Fuso Dibantu Kemenhub Minta Truk Listrik Bebas Melintas Ke Jabodetabek

Jakarta, CNN Indonesia —

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) kompak meminta kendaraan niaga berbasis listrik (EV) bebas melintas Ke seluruh Daerah Jabodetabek.

Director of Sales & Marketing Division KTB Aji Jaya agen pemegang merek Fuso Ke Indonesia, meminta dispensasi itu agar bisa menggairahkan pasar.

“Untuk kendaraan niaga ada beberapa peraturan yang beberapa ruas jalan Ke Jabodetabek ini tidak bisa dilalui Dari kendaraan niaga. Nah itu tentunya juga kami harapkan ada sedikit pembeda Di kendaraan konvensional bahwa Sepedamotor Listrik ini bisa beroperasi Ke seluruh jalan Jabodetabek,” kata dia Ke ICE, BSD, Selasa (23/7).

Aji menjelaskan insentif nonfiskal itu berkaca Ke kesuksesan aturan pembebasan aturan ganjil genap Untuk Kendaraan Pribadi penumpang berbasis listrik. Hal itu menjadi salah satu pemantik pasar kendaraan penumpang berbasis EV mulai ramai Ke pasaran.

“Untuk Sepedamotor Listrik pemerintah sudah Memberi beberapa pembeda Di kendaraan konvensional misalnya bisa Melewati gage Di bebas,” kata dia.

Mitsubishi Fuso sudah merilis kendaraan niaga EV yaitu eCanter Ke Indonesia. Jarak operasional sekali cas hanya bisa 140 kilometer, Karena Itu dirasa cukup Untuk kebutuhan Usaha Ke kawasan Jabodetabek.

Aji berharap Di adanya dispensasi aturan perlintasan Ke Jabodetabek itu, para pebisnis bisa memanfaatkan truk listrik semaksimal Mungkin Saja Untuk operasional mereka.

“Sebagai tahap awal eCanter ini kita pasarkan hanya Ke Daerah Jabodetabek Sebab infrastrukturnya sudah lebih lengkap dibanding Daerah lain,” tuturnya.

Dibantu Kemenhub

Ke tempat yang sama, Riftayosi Nursatyo Sudjoko Ketua Regu Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Dirjen Hubungan Darat Kemenhub, menjelaskan pihaknya Berencana berkoordinasi Di Dinas Perhubungan Jakarta perihal dispensasi tersebut.

“Kita Berencana coba berkoordinasi Di Dishub DKI Yang Terkait Di dispensasi apakah bisa kendaraan-Sepedamotor Listrik niaga ini bisa melintas Ke Daerah DKI yang Untuk kendaraan konvensional tidak diizinkan,” kata dia Ke ICE, BSD, Selasa (23/7).

Riftayosi menjelaskan hal itu harus dilakukan sebagai salah satu bentuk merawat semangat peralihan kendaraan konvensional Hingga listrik.

Jika aturan dispensasi itu tidak segera diterapkan, maka, kata dia, Pembaruan Sepedamotor Listrik Berencana jalan Ke tempat dan tak ada privilese yang beda Di kendaraan niaga konvensional.

“Itu memang kita harus lakukan. Kalau tidak, maka otomatis semangat kita Untuk Membuat Sepedamotor Listrik Berencana jalan Ke tempat, orang Berencana teresisten ternyata ‘oh ternyata tidak ada kemudahan’,” kata dia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum yang mengatur operasional truk Ke Indonesia.

Ke Pasal 23 Di undang-undang ini Mengungkapkan pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu operasional Untuk kendaraan berat berdasarkan kebutuhan dan Kebugaran lalu lintas Ke masing-masing Daerah.

Di Cara Itu, jadwal operasional truk bisa berbeda Di satu Daerah Di Daerah lainnya, tergantung Ke Aturan pemerintah Daerah setempat.

Tujuan utama Di pengaturan ini adalah Untuk Meningkatkan keselamatan jalan, Mengurangi kemacetan, dan meminimalkan kerusakan jalan yang sering diakibatkan Dari beban berat truk.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Produk Internasional, terdapat Syarat yang mengatur waktu operasional truk Ke Daerah Jakarta.

Seperti contohnya larangan melintas Untuk truk Ke pagi hari Ke pukul 06.00-09.00 dan 16.00-20.00 Ke jalan tol Di kota.

(can/fea)