Aturan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Sudah Ke Tangan Jokowi

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Ide pemerintah Untuk mengatur pembelian bahan bakar Migas (BBM) Dukungan Pemerintah sudah ada Ke tangan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang berencana melakukan pengaturan kembali distribusi BBM Dukungan Pemerintah Lewat revisi Peraturan Kepala Negara (Perpres) 191 Tahun 2024.

“Sekarang, kalau Ke pembahasan Ke level saya, Ke eselon 1 sudah selesai, sudah dibahas Ke levelnya Pak Pembantu Presiden Pembantu Presiden sudah selesai, Ke Menko. Sekarang lagi Bapak Kepala Negara,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana ketika ditemui Ke Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Diungkapkan Dadan, berdasarkan Pertemuan bersama Menko tersebut, ada dua hal yang dibahas. Pertama, pemerintah ingin bahan bakar yang didistribusikan Hingga Komunitas itu bersih. Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah juga sudah melakukan kajian yang sangat rinci mengenai hal ini.

“Kedua, Ke Untuk revisi perpres tersebut, kita ingin memastikan tepat sasaran. Yang berhak, ukurannya berhaknya itu bagaimana, kan ada ukurannya. Nah, hanya itu saja yang bisa. Yang tidak berhak, ya Jangan menggunakan yang bersubsidi,” terangnya.

Dadan pun mengungkapkan alasan revisi aturan yang mengatur kriteria pembeli BBM Dukungan Pemerintah itu tak kunjung rampung.

“Ini kan kita memutuskan yang berhaknya siapa, yang tidak berhaknya siapa, itu kan banyak pertimbangan,” tegasnya.

Bersama Detail Dadan pun merespon pertanyaan soal pembatasan pembelian Solar yang juga Berencana diatur Untuk Perpres tersebut.