Bonatua Sebut Kemendikdasmen Tak Serius Jalani Sidang Dokumen Kesetaraan Ijazah Gibran

JAKARTA – Kementerian Pembelajaran Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) dinilai tak serius menjalani sidang sengketa informasi soal Surat Keterangan Kesetaraan Grade 12 UTS Insearch Sydney milik Wakil Ri (Wapres) Gibran Rakabuming Raka . Hal itu disampaikan Bonatua Silalahi selaku Pemohon Di sidang sengketa informasi publik tersebut.

“Bersama Sebab Itu memang sepertinya belum serius juga, tapi it’s oke, inilah kita ambil faedahnya ya Bersama kasusnya ijazah ini, orang Bersama Sebab Itu paham KIP itu apa, orang Bersama Sebab Itu paham sidang sengketa informasi itu apa dan sekarang pun orang Bersama Sebab Itu paham uji konsekuensi itu apa,” ujarnya kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, Di persidangan Senin (8/12/2025) ini, dia Memiliki banyak kebingungan Bersama hasil uji konsekuensi kaitannya Surat Keterangan Kesetaraan Grade 12 UTS Insearch Sydney atas nama Gibran Rakabuming Raka dan dokumen penilaian atau evaluasi internal Regu penyetaraan ijazah yang Bersama Termohon telah ditetapkan sebagai informasi dikecualikan. Pasalnya, Kemendikdasmen selaku pihak Termohon justru melakukan uji konsekuensi tidak sesuai permintaannya.

Baca Juga: Kemendikdasmen Tegaskan Dokumen Kesetaraan Ijazah Gibran sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan

“Bersama Sebab Itu banyak kebingungan ini, yang saya minta dua item, tapi yang diuji yang lain. Sebab tadi kita tak bisa lanjut lebih Di lagi, seharusnya tadi kita sudah siapkan ahli itu Untuk mempertanyakan lebih Di, ternyata tidak bisa Lantaran yang diuji belum tahu apa yang mereka uji itu objeknya berbeda, kita juga tak tahu mau tanya apa sebenarnya (Hingga persidangan),” tuturnya.

Menurut Bonatua, Gibran Rakabuming Raka Di sebuah podcast telah menyampaikan mau membuka ijazahnya itu. Maka itu, dia pun heran mengapa para badan publik, khususnya Kemendikdasmen justru enggan membuka data tersebut.

“Saya mau bilang Hingga Komisioner saya sudah dapat barangnya sebenarnya, Lantaran saya kan banyak kirim PPID banyak Hingga mana-mana. Nah pertanyaannya, badan-badan publik itu juga berbeda-berbeda persepsinya,” paparnya.

Sebelumnya Itu, Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) mencecar pihak Kemendikdasmen selaku Termohon soal hasil uji konsekuensi kaitannya Surat Keterangan Kesetaraan Grade 12 UTS Insearch Sydney milik Gibran. Sebab, hasil uji konsekuensi itu dinilai tidak nyambung Bersama permintaan kubu Bonatua Silalahi selaku Pemohon.