Perpol dan Wajah Buruk Kebiasaan Legislasi Kita

Ke awal Desember lalu (9/12/2025), Kapolri telah mengesahkan Peraturan Kepolisian Bangsa Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Bangsa Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Bangsa Republik Indonesia (Perpol 10/2025).

Kapolri mengklaim bahwa pengesahan Perpol 10/2025 tersebut berbasis Ke kebutuhan Di rangka menindaklanjuti Bersama Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 114/ PUU-XXIII/2025 (Sindonews, 19/12/2025). Sebuah klaim yang tentu saja kontras Bersama buruknya nilai yang diberikan publik Pada Perpol 10/2025 tersebut.

Penilaian buruk Pada Perpol 10/2025 tak terlepas Bersama kecacatan yang tampak Di proses pembentukannya yang terkesan terburu-buru pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (Putusan MK 114/2025). Selain tentu saja, yang utama adalah buruknya substansi yang diusung Di dalamnya Agar makin memperkuat kesan ketergesaan Di proses pembentukannya.

Keabsahan Semu

Secara substansial, Putusan MK 114/2025 menggariskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil Di kementerian atau lembaga lain Di luar Institusi Polri yang tidak Memperoleh keterkaitan Bersama tugas-tugas kepolisian. Syarat ini berlaku Dari Putusan MK 114/2025 tersebut dibacakan.

Konsekuensinya, sebagaimana telah saya sampaikan Sebelumnya kepada Antaranews, yaitu bahwa Dari Di itu pula Kapolri tidak boleh Menyediakan penugasan kepada anggotanya Bagi menempati jabatan-jabatan sipil Di kementerian atau lembaga lain yang telah dilarang Dari Mahkamah Konstitusi.

Tentu saja, Kapolri juga seyogianya Memikat seluruh anggotanya yang Lagi menduduki jabatan sipil yang tidak diperbolehkan Dari Syarat Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Aturantertulis Polri) sebagaimana telah direvisi Dari Putusan MK 114/2025 (Antaranews, 19/12/2025).