Pemerintah Bakal Bikin Undang-Undang Ketenagakerjaan Terbaru Buntut Tarif AS, Berikut Isinya

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku Di ini Pemerintah Ditengah menyusun Undang-undang (Undang-Undang) Ketenagakerjaan Terbaru pasca kesepakatan tarif Didalam Amerika Serikat (AS). Menko Airlangga menjelaskan, Di Di Undang-Undang tersebut nantinya Berencana mengakomodir permintaan Di AS menyoal pembatasan penggunaan tenaga kerja outsourcing, hingga pembatasan masa Kesepakatan karyawan maksimal 1 tahun.

“Kita Lagi menyusun Undang-Undang Naker (Ketenagakerjaan) yang Terbaru ya, Lagi disusun. Didalam Sebab Itu nanti itu (kesepakatan permintaan AS) Berencana masuk Di Di undang-undang Naker yang Terbaru,” ujarnya Di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Baca Juga: Media Nasional Terancam, SPS Desak Pemerintah Tinjau Ulang Perjanjian Dagang RI-AS Yang Berhubungan Didalam Digital

Menko Airlangga juga mengatakan, Undang-Undang Terbaru tersebut nantinya juga sekaligus mengakomodir beberapa pasal yang dibatalkan Didalam MK Pada beberapa pasal Di Undang-Undang Cipta Kerja. “Nanti kita Berencana monitor beberapa pasal Di Undang-Undang CK yang dibatalkan Didalam MK. Supaya semuanya Berencana diintegrasikan Di Di Undang-Undang Tenaga Kerja yang Terbaru,” katanya.

Sebelumnya telah diteken perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Sambil Itu Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Kepala Negara Partai Buruh, Said Iqbal menyoroti isi klausul Di perjanjian dagang Ditengah Indonesia dan Amerika Serikat yang menyangkut pembatasan pekerja Kesepakatan dan outsourcing.

Menurut Said Iqbal, pihaknya perlu memahami maksud Di balik pasal yang disebut meminta pembatasan masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal satu tahun serta pembatasan tenaga alih daya. Ia menilai klausul tersebut bisa Memperoleh dua kemungkinan tujuan.