Iffa Rosita Gantikan Hasyim Asy’ari Di Sebab Itu Komisioner Lembaga Negara

JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Guspardi Gaus menyebut, Iffa Rosita sebagai pengganti Hasyim Asy’ari sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara). Hal itu lantaran Iffa Merasakan suara tertinggi Untuk Kandidat Komisioner Lembaga Negara yang tak lolos Pada fit and proper test.

“Nomor urut 8 kalau tidak salah saudari Iffa Untuk Kalimantan,” kata Guspardi Pada ditemui Di Kompleks Legislatif Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Guspardi menjelaskan, Syarat itu didasari Pasal 29 ayat (4) huruf a Aturantertulis No. 2/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Nasional yang mengatur bahwa pengganti anggota Lembaga Negara digantikan Di Kandidat anggota Lembaga Negara urutan Posisi berikutnya Untuk hasil pemilihan yang dilakukan Di Dewan Perwakilan Rakyat.

Guspardi menjelaskan, panitia seleksi menyerahkan 14 orang Kandidat anggota Lembaga Negara 2022-2027 Di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Di 2022. Di Pada Yang Sama, yang terpilih menjadi anggota Lembaga Negara berjumlah 7 orang. Artinya, pengganti Hasyim yaitu Kandidat anggota Lembaga Negara Posisi 8 sesuai pemungutan suara yang dilakukan Di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Di 2022.

Kendati demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Ri Joko Widodo (Jokowi) segera Mengeluarkan surat keputusan mengangkat pengganti Hasyim sesuai putusan DKPP. “Mudah-mudahan Untuk seminggu ini Bapak Ri bisa Mengeluarkan surat keputusan Pada apa yang Lagi kita bicarakan,” terang Guspardi.

Sebelumnya, DKPP memberi Hukuman Politik pemecatan kepada Hasyim Asy’ari lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku berupa tindakan asusila Pada Anggota PPLN berinidial CA.

Hukuman Politik dijatuhkan Untuk sidang putusan Yang Berhubungan Di Perkara Pidana dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asya’ri Pada anggota PPLN Den Haag, Belanda, Rabu, 3 Juli 2024. Untuk putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Untuk pengadu.

DKPP juga meminta Jokowi melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari Dari putusan tersebut dibacakan. DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan itu.