Kesiapan Infrastruktur Lokasi 3T Dari Sebab Itu Tantangan Pemerataan Energi

JAKARTA – Langkah pemerintah Di Memberi akses energi yang merata dan terjangkau Sebagai seluruh Komunitas Ke semua Daerah Ke Indonesia terus dilakukan. Pemerataan energi nasional Ke seluruh pelosok negeri bukanlah hal mudah.

Kesiapan infrastruktur Ke Lokasi 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi tantangan tersendiri Di pemerataan energi. Belum lagi Ke pemerataan sumber daya manusia Di Memberi pelayanan Komunitas.

Pimpinan Pusat (PP) Kesatria Muda Respublika (KMR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Mengadakan focus group discussion Didalam tema “Ke SDM Unggul Sebagai Ketersediaan dan Keterjangkauan BBM Ke Indonesia” Ke Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Belajar Uhamka, Rabu (3/7/2024).

Iwan Bento Wijaya, Dewan Pembina PP KMR mengatakan pemerintah telah menetapkan Aturan BBM Satu Harga Melewati Perpres No 63 Tahun 2020. Jika Inisiatif BBM Satu Harga terbuka Untuk badan usaha yang Memiliki izin Sebagai turut andil Di pemerataan energi Ke Indonesia.

Melewati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setiap badan usaha yang Memiliki izin berhak terlibat Di Memberi aksesibilitas energi hingga Lokasi 3T.

“Lalu siapa yang mengikuti Inisiatif? Siapa yang punya semangat nasionalisme menyediakan BBM Ke Lokasi 3T? Hanya dua yakni PT Patra Niaga dan PT AKR,” kata Iwan.

Dia menilai betapa pentingnya SDM unggul Di tata niaga sektor Migas dan gas baik Ke hulu maupun hilir. Baginya, diperlukan Penanaman Modal yang besar Di tata kelola sumber daya manusia.

“Ini harus ada bentuk sinergisitas Di Penanaman Modal Ke SDM dan Penanaman Modal Ke Keahlian Sebagai melakukan pengawasan,” ujar Iwan yang juga pengamat energi.

Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengungkapkan bahwa Inisiatif BBM Satu Harga yang dijalankan Dari pemerintah cukup dirasakan sopir angkutan umum online Ke Lokasi.