Tak Berwenang Nilai Putusan DKPP soal Hasyim Asy’ari, Pengawas Pemungutan Suara: Tugas Kami Mengawasi

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pengawas Pemungutan Suara) tak mau menilai salah atau benarnya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang mencopot Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara) Sebab terbukti melakukan tindakan asusila Di PPLN Den Haag, Belanda. Lembaga pengawas Pemilihan Umum tak Memiliki wewenang menilai hal tersebut.

“Yang Berhubungan Didalam putusan DKPP, Pengawas Pemungutan Suara ini tidak bisa menilai putusan yang dikeluarkan Dari DKPP. Tetapi Pengawas Pemungutan Suara hanya bisa menghormati putusan Dari yang dikeluarkan DKPP,” ujar Anggota Pengawas Pemungutan Suara Puadi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Puadi menyebut kewenangan dan tugas Pengawas Pemungutan Suara ialah mengawasi termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sebab itu, pihaknya Akansegera menjalankan perintah DKPP Sebagai mengawasi pelaksanaan putusannya.

“Pengawas Pemungutan Suara tentunya diberi tugas dan kewenangan Sebagai mengawasi seluruh putusan. Tidak hanya putusan DKPP termasuk putusan Pengawas Pemungutan Suara itu sendiri, Lalu putusan MK, termasuk putusan-putusan para hakim,” jelasnya.

“Karena Itu ini Sesudah keluarnya putusan yang dikeluarkan DKPP, Pengawas Pemungutan Suara tetap mengawasi secara administrasi perkembangan keluhan putusan tersebut Sebagai memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan ini berjalan konsisten,” sambungnya.

Sebelumnya, DKPP memutuskan Sebagai memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Di jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Lembaga Negara RI.

Hal ini menjadi putusan DKPP Di sidang putusan Yang Berhubungan Didalam Perkara Pidana dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Di anggota PPLN Den Haag, Belanda. Di putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Di Pengadu.

“Dua, Memberi Pembatasan pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung Dari putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis sidang, Heddy Lugito Ke ruang Diskusi Utama DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Kepala Negara RI Sebagai melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Dari putusan ini dibacakan. Pengawas Pemungutan Suara diperintah mengawasi putusan tersebut.

“Empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pengawas Pemungutan Suara) Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan ini,” pungkasnya.