Setelahnya PKB, Demokrat dan PKS Setuju Dibentuk Pansus Mark Up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Beras Rp2,7 Triliun

JAKARTA – Dorongan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Untuk Menginformasikan Tindak Kejahatan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Bersama Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar terus menguat.

Setelahnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator Bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut Merangsang agar pansus Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras Bulog segera dibentuk Ke Wakil Rakyat.

Anggota Komisi IV Wakil Rakyat Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka setuju jika Pansus Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dapat secepatnya dibentuk. “Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi Duka, Selasa (9/7/2024).

Suhardi Duka menduga murahnya harga beras yang Ke Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Ke Indonesia merupakan stok milik Bangsa-Bangsa produksi yang telah lama tersimpan Ke gudang. “Beras Pembelian Barang Bersama Luar Negeri itu murah Lantaran stok Bangsa-Bangsa produksi yang ada Ke gudang mereka Agar rasanya kurang enak Lantaran beras stok 6 bulan Ke atas,” beber Suhardi Duka.

Senada, anggota Komisi IV Wakil Rakyat Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin turut mendukung dibentuknya pansus Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras Bulog. Andi Akmal berharap, Pansus Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras dapat secepatnya dibentuk. “Sangat mendukung usulan (Pansus Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras) tersebut,” tegas dia.

Pembentukan pansus, kata Andi Akmal, diperlukan Untuk mengetahui kebenaran soal Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Menurut Andi Akmal, jika mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras tersebut benar adanya tentu Berencana melukai hati para petani dan rakyat Indonesia. “Lantaran apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV Wakil Rakyat RI Fraksi PKB Daniel Johan Merangsang pembentukan pansus Untuk Menginformasikan Tindak Kejahatan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Bersama Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar.