Airlangga Pastikan Prabowo Tidak Dilantik Di IKN, Ini Lokasinya

JAKARTA – Pembantu Pemimpin Negara Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pelantikan Pemimpin Negara terpilih Prabowo Subianto Akansegera dilantik Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat RI) Senayan Di Oktober mendatang. Airlangga juga memastikan bahwa Prabowo tidak Akansegera dilantik Di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Agenda kan Di Dewan Perwakilan Rakyat, harus Di Dewan Perwakilan Rakyat,” jelasnya Pada ditemui Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga: Bukan IKN, Prabowo Bakal Dilantik sebagai Pemimpin Negara Di Senayan

Padahal Sebelumnya Itu, Pembantu Pemimpin Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Pemimpin Negara terpilih Akansegera dilantik Di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut menimbang kesiapan infrastruktur dasar yang Pada ini Ditengah dibangun Didalam Kementerian PUPR Untuk rangka persiapan pemindahan pusat Kota Besar mulai Agustus 2024. “Pelantikan Pemimpin Negara (Mutakhir) Ide Di sana (IKN),” ujar Basuki Pada ditemui Di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (2/4/2024) lalu.

Sedangkan Untuk rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus 2024 seperti Pidato Kenegaraan 16 Agustus masih dilangsungkan Di Jakarta, sedangkan Untuk upacara 17 Agustus Akansegera dilakukan Di IKN. “Kalau 17 Agustus Di sana, Bisa Jadi pidato kenegaraan masih tetep Di sini,” ujarnya.

Basuki menjelaskan, hingga Pada ini memang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Di IKN belum masuk Untuk tahap konstruksi, Malahan belum masuk Untuk daftar proyek yang dibangun hingga kurun waktu 2024.

“Saya Mutakhir dapat data Didalam Mensesneg Didalam 31 organisasi yang menurut Undang-Undang kedudukan berada Di Ibu kota, Mutakhir 3 yang sudah groundbreaking. Itu Banksentral, BPJS, dan OJK, yang lain belum ada. Seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Tertinggi Negara, Dewan Perwakilan Daerah, itu belum ada (Untuk daftar pembangunan),” kata Basuki.

Akan Tetapi demikian menurutnya, pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemungkinan sudah bisa masuk Untuk kajian Feasibility Study (FS) Sebelumnya masuk Untuk tahap lelang hingga proses konstruksi Di 2025.

(nng)