Pembatasan BBM Dukungan Pemerintah Dimulai 17 Agustus 2024, Pertamina Beri Respons Begini

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) merespons pernyataan Pembantu Ri Koordinator Bidang Kemaritian dan Penanaman Modal Asing (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang berharap, pembelian bahan bakar Migas atau BBM Dukungan Pemerintah mulai dibatasi Di 17 Agustus 2024.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik Negeri, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah Di penyaluran BBM Dukungan Pemerintah.

“Pertamina Akansegera melaksanakan arahan pemerintah,” ujarnya jelas Fadjar kepada media, Rabu (10/7/2024).

Diungapkannya, Pertamina Di ini juga telah melakukan berbagai upaya Untuk Mendorong penyaluran BBM Dukungan Pemerintah yang tepat sasaran. Pertama, perusahaan menggunakan Keahlian informasi Untuk Meninjau pembelian BBM bersubsidi Di seluruh SPBU secara real time Untuk memastikan konsumen yang membeli adalah Komunitas yang berhak.

“Pertamina Menyusun alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung Di command center Pertamina,” kata Fadjar.

Menurutnya, Melewati sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian BBM jenis solar Di atas 200 liter Untuk satu kendaraan bermotor atau kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya, Akansegera termonitor langsung Dari Pertamina.

Fadjar mengatakan, Sebelum implementasi exception signal Di 1 Agustus 2022 hingga kuartal I-2024, Pertamina telah berhasil Memangkas risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai 281 juta dollar AS atau Disekitar Rp4,4 trilliun.

Kedua, perusahaan migas berpelat merah ini Memperoleh Langkah penguatan sarana dan fasilitas Konversi Digital Di SPBU. Pertamina melakukan Konversi Digital Di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih Di 8.000 SPBU, termasuk SPBU yang berada Di Area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).