Ada Risiko Produksi Kendaraan Pribadi Hybrid Keluar RI Bila Tak Diguyur Insentif

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mendesak pemerintah bergerak cepat merealisasikan insentif Retribusi Negara Kendaraan Pribadi hibrida Di Tanah Air.

Menurut Nangoi desakan ini bukan tanpa sebab pihaknya khawatir iklim Penanaman Modal Didalam para pelaku industri Kendaraan Pribadi terganggu jika insentif Kendaraan Pribadi hybrid tak kunjung cair.

“Kalau kami lihat Negeri tetangga Menyediakan insentif Untuk Kendaraan Pribadi hybrid. Kalau kami tidak berhati-hati, kami khawatir mereka bisa mengalihkan produksinya Di Negeri-Negeri tersebut,” ucap Nangoi Di GIIAS 2024, ICE BSD, Kamis (18/7).

Nangoi mengatakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid sangat diperlukan Lantaran penjualannya Di Indonesia terus berkembang.

Sudah banyak merek Kendaraan Pribadi yang sebagian besar berasal Didalam Jepang menjajakan produk hybrid Di Indonesia. Produsen tersebut Di antaranya Mitsubishi, Honda, Nissan, Wuling, Suzuki, Toyota, dan GWM.

“Insentif Untuk Kendaraan Pribadi hybrid sangat diperlukan Lantaran perkembangan Kendaraan Pribadi hybrid Di Indonesia cukup pesat. Karena Itu kalau kami lihat 2022 Di 10 ribu Kendaraan Pribadi hybrid terjual, 2023 loncat lebih 55 ribu, dan kami perkirakan tahun ini Berencana Di atas 70 ribu Kendaraan Pribadi hybrid,” ungkap Nangoi.

Nangoi optimistis Keputusan insentif Kendaraan Pribadi hybrid bakal segera direalisasikan Dari pemerintah.

“Dan hal itu sudah ditanggapi secara positif Dari pak Pejabat Tingginegara sudah dijajaki Dari pak Pejabat Tingginegara, kami tunggu hasilnya seperti apa,” kata Nangoi.

Secara terpisah, Pejabat Tingginegara Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid Di ini Lagi dihitung Untuk Lanjutnya dapat diserahkan Di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Insentif setiap hari kami coba hitung, coba diskusikan Didalam internal pemerintah, Berencana kami usulkan khususnya Untuk hybrid kepada kementerian Yang Berhubungan Didalam Untuk Situasi Ini Kemenkeu,” ucap Agus.

(ryh/fea)