Anwar Abbas Pesan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mutakhir Jangan Sampai Cuma Mikir Balik Modal

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengungkapkan bahwa Komunitas Indonesia Mutakhir saja Merasakan pengucapan sumpah dan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mprri periode 2024-2029 Di 1 Oktober lalu. Anwar mengatakan, para anggota dewan yang dilantik tersebut tentunya diharapkan bisa memegang sumpah atau janji yang sudah diucapkan.

“Kita tentu berharap agar mereka-mereka yang dilantik tersebut Berencana dapat memegang sumpah/janji yang telah mereka ucapkan Bersama konsisten dan konsekuen,” kata Anwar Abbas Di keterangan tertulisnya, Senin (7/10/2024).

“Sebab bagaimanapun juga yang namanya sumpah/janji tersebut tentu jelas menuntut adanya tanggung jawab Di masing-masing mereka Pada bangsa dan Bangsa yang sama-sama kita cintai ini,” sambung dia.

Tetapi, kata Anwar Abbas, muncul pemikiran apakah para anggota dewan tersebut bisa menjalankan tugas, peran, serta fungsi sebaik-baiknya. “Sebab sebagian besar mereka yang terpilih tersebut telah menghabiskan dana atau modal yang cukup banyak Untuk bisa lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah RI tersebut,” ujar dia.

Dari Sebab Itu, lanjut dia, tentu tidak mustahil ada Di Di mereka yang berpikir tentang bagaimana mengembalikan uang atau modal yang sudah mereka tanam dan habiskan Untuk kepentingan Promosi Politik Sebelumnya. “Jika itu yang mereka pikirkan tentu sangat sulit rasanya Berencana bisa terpenuhi Lewat gaji dan pendapatan mereka yang sah yang mereka dapat Pada mereka berada Di lembaga legislatif tersebut,” ucap dia.

Dia mengatakan, tentu tidak mustahil jika ada Kemungkinan maka mereka Berencana menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan Dari hukum dan ajaran agama. Jika itu terjadi, maka tentu mereka tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat Bersama sebaik-baiknya Lantaran mereka lebih mementingkan dirinya sendiri Di Di kepentingan rakyat, bangsa, dan negaranya.

“Sebab fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan yang seharusnya menjadi tugas utama mereka tentu tidak lagi dapat mereka laksanakan sebagaimana mestinya tapi semuanya nyaris sudah diwarnai Dari berbagai transaksi dan kepentingan yang tidak sepatutnya,” katanya.

Dari Sebab Itu, dia berharap dan mengimbau seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang Mutakhir saja dilantik agar bisa menjadikan jabatan yang mereka emban tersebut sebagai lahan Untuk mengabdi dan berbuat kebajikan dan jangan menjadikan jabatan tersebut Untuk memperkaya diri dan kelompok Bersama melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti melakukan tindak Penyalahgunaan Jabatan, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Serta penyalahgunaan jabatan Lantaran hal demikian selain terlarang Di ajaran agama dan hukum yang ada, tindakan tersebut jelas-jelas sangat bertentangan Bersama semangat dan amanat Di reformasi dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” pungkasnya.

(rca)