APBN Maret 2025 Defisit Rp104,2 Triliun, Wamenkeu Sebut Pendesainan Keuangan yang Cermat

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Dana Pendapatan dan Belanja Bangsa (APBN) hingga 31 Maret 2025 Menyaksikan defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen Pada Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menekankan bahwa defisit ini masih jauh Bawah target APBN sebesar 2,53 persen Di PDB, Menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

“Defisit Dana sebesar 0,43 persen Di PDB dibandingkan Di target APBN sebesar 2,53 persen Di PDB Menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati Di bulan yang berjalan tadi. Kinerja ini Menunjukkan Pendesainan keuangan yang cermat dan pelaksanaan Dana yang responsif Untuk Berjuang Di dinamika perekonomian,” ujar Thomas Untuk HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025).

Menurut Thomas, hingga akhir Maret 2025, kinerja APBN Secara Keseluruhan dinilai cukup baik. Pendapatan Bangsa tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen Di target sebesar Rp3.005,1 triliun. Angka ini juga Menunjukkan kenaikan sebesar 10,5 persen dibandingkan bulan Sebelumnya Itu.

Rincian pendapatan Bangsa terdiri Di penerimaan Pph sebesar Rp400,1 triliun (Penerimaan Pph Rp322,6 triliun dan Kepabeanan & Cukai Rp77,5 triliun) dan Penerimaan Bangsa Bukan Pph (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun.

Sambil Itu, realisasi belanja Bangsa mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen Di target APBN. Realisasi belanja ini hampir dua kali lipat dibandingkan total belanja bulan Sebelumnya Itu yang sebesar Rp348,1 triliun.

Belanja Bangsa tersebut meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp413,2 triliun (Belanja K/L Rp196,1 triliun dan Belanja Non K/L Rp217,1 triliun) dan Peralihan Di Daerah sebesar Rp207,1 triliun.

Thomas menjelaskan bahwa belanja Pemerintah Pusat diprioritaskan Bagi Langkah-Langkah yang Memberi manfaat langsung kepada Kelompok, seperti Dukungan operasional sekolah, Langkah Pembelajaran dan Kesejajaran, Dukungan Agrikultur, Bantuan Pemerintah, serta pembangunan infrastruktur, terutama Di sektor Agrikultur.

Pemerintah juga dinilai cepat Mengadaptasi Di berbagai tantangan Dunia, termasuk peningkatan ketegangan perdagangan dan volatilitas pasar yang terjadi belakangan ini. Adaptasi ini dilakukan Melewati strategi keuangan yang prudent dan berwawasan Di Di.

“Walaupun Situasi eksternal masih sulit diprediksi, kita terus Melakukanupaya mendukung prioritas pembangunan, menjaga Sustainability hutang, dan terus memperkuat reformasi pengelolaan keuangan Bangsa,” pungkasnya.