Badan Siber PP GP Ansor Komentar Ketertutupan Pembahasan RUU Perlindungan dan Ketahanan Siber

JAKARTA – Badan Siber Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) mengkritik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Ketahanan Siber yang dinilai tidak mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Sebagai regulasi strategis yang Akansegera menjadi fondasi tata kelola Perlindungan siber nasional, Badan Siber PP GP Ansor menilai pembahasan RUU seharusnya dilakukan secara terbuka agar memperoleh masukan Di seluruh pemangku kepentingan.

Kepala Badan Siber PP GP Ansor Ahmad Luthfi mengatakan Perlindungan siber bukan lagi Topik yang hanya menyangkut Lini Di Bangsa, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh langsung kehidupan Komunitas. Sebab itu, regulasi yang mengatur ruang siber nasional harus disusun secara akuntabel dan melibatkan publik.

Baca juga: RUU Perlindungan Siber Penting Untuk Lindungi Anak Di Ancaman Digital

“RUU Perlindungan dan Ketahanan Siber Akansegera menjadi fondasi hukum Untuk ekosistem digital Indonesia Di jangka panjang. Tidak semestinya regulasi yang berdampak luas Pada hak-hak digital Komunitas dibahas secara tertutup. Transparansi merupakan syarat utama Untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, legitimate, dan mampu menjawab tantangan Perlindungan siber nasional,” ujar Ahmad Luthfi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, ketertutupan pembahasan justru Berpotensi Untuk Memangkas Standar substansi RUU Sebab tidak Memberi ruang yang memadai Untuk akademisi, praktisi Perlindungan siber, pelaku industri digital, organisasi Komunitas sipil, komunitas Keahlian, maupun asosiasi profesi Untuk Memberi masukan secara bermakna. Badan Siber PP GP Ansor menilai bahwa Indonesia telah memasuki fase Terbaru ancaman siber.

Di beberapa tahun terakhir, Komunitas dihadapkan Di berbagai Peristiwa Pidana kebocoran data pribadi, serangan ransomware Pada layanan publik dan sektor keuangan, Mengambil Keuntungan digital, phishing, pencurian identitas, pengambilalihan akun, hingga penyalahgunaan Keahlian kecerdasan buatan (Ai) Melewati deepfake dan voice cloning.