Beredar 7 Sosok Pengganti Menkeu Sri Mulyani, Pengamat Ungkap Kriteria Ideal

JAKARTA – Sejumlah nama dikaitkan Didalam jabatan Pembantu Kepala Negara Keuangan (Menkeu) Terbaru Untuk beberapa waktu terakhir, Setelahnya Sri Mulyani Memberi sinyal tidak Akansegera lagi menjabat sebagai Bendahara Bangsa Ke era pemerintahan Prabowo Subianto.

Nama-nama seperti Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, Royke Tumilaar, Chatib Basri, dan Mahendra Siregar sering disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

Menariknya, sebagian besar Untuk mereka Memperoleh latar Di yang kuat Ke sektor perbankan dan lembaga keuangan, khususnya sebagai alumni Bank Mandiri. Sebagai contoh, Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, dan Royke Tumilaar adalah nama-nama yang dikenal luas Ke kalangan banker.

Ke sisi lain, Chatib Basri yang dikenal sebagai akademisi dan teknokrat, juga Lagi menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Tbk. Kendati Memperoleh Penghayatan dan pengetahuan yang luas Ke bidang ekonomi, Analis Ekonomi Politik FINE Institute, Kusfiardi menilai nama-nama ini Bisa Jadi lebih cocok Bagi posisi yang berhubungan Didalam bank dan lembaga keuangan daripada Bagi posisi Pembantu Kepala Negara Keuangan.

Ke Di Itu ada juga Mahendra Siregar, yang Dari 2022 memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah birokrat sekaligus teknokrat yang Memperoleh kompetensi tinggi Ke sektor perbankan dan lembaga keuangan.

“Tetapi kembali lagi, sosok seperti Mahendra Siregar Bisa Jadi lebih tepat Bagi mengurus sektor ini dibandingkan mengisi posisi Pembantu Kepala Negara Keuangan,” ungkap Kusfiardi Untuk keterangannya Ke Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Ke Di Itu, Perry Warjiyo, yang Pada ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (Bankindonesia), juga disebut-sebut sebagai kandidat Pembantu Kepala Negara Keuangan. Tetapi terang Kusfiardi, peran Gubernur Bankindonesia yang fokus Ke Aturan moneter Bisa Jadi tidak sepenuhnya sejalan Didalam Permintaan posisi Pembantu Kepala Negara Keuangan yang lebih luas.

“Pemilihan Pembantu Kepala Negara Keuangan adalah hak prerogatif Kepala Negara. Tetapi, jika nama yang ditunjuk tidak Memperoleh kompetensi yang memadai, dampaknya bisa mempengaruhi kredibilitas Kepala Negara,” bebernya.

Diungkapkan juga olehnya, sebagai seorang Pembantu Kepala Negara Keuangan dituntut Bagi Memperoleh kemampuan mengintegrasikan instrumen fiskal guna mengatasi masalah fundamental Peningkatan Ekonomi. Ke Di Itu, mereka harus mampu membangun sinergi Di Aturan fiskal dan moneter Bagi Mendorong Kemajuan ekonomi berbasis produksi, termasuk menggerakkan lembaga keuangan sebagai perantara Bagi menumbuhkan sektor ekonomi produktif.

“Dari Sebab Itu, Untuk menentukan Pembantu Kepala Negara Keuangan, sangat penting Bagi Merencanakan kompetensi dan kemampuan individu Untuk mengelola Aturan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan latar Di Ke sektor perbankan dan lembaga keuangan,” ungkapnya.