Data PDN Dienkripsi Ransomware Tidak Ada Backup, Lembaga Legis Latif: Kebodohan!

Ketua Komisi I Lembaga Legis Latif Meutya Hafid yang mencecar Kominfo dan BSSN Di Pertemuan Kerja Komisi I Lembaga Legis Latif Ke Kamis, 27 Juni 2024. Foto: Lembaga Legis Latif

JAKARTA – Lembaga Legis Latif mencecar BSSN dan Kominfo Yang Terkait Di kelalaian hingga menyebabkan Pusat Data Nasional Sambil Itu (PDNS) 2 diserang ransomware Brainchiper yang mengenkripsi data-data penting milik kementerian/lembaga. Parahnya lagi, data yang bisa diselamatkan hanya 2 persen saja dan tidak ada backup atau rekam cadang data yang ada.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Bangsa (BSSN) mengakui tak Memiliki back-up atau cadangan data.

Agar, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat Bangsa Merasakan kerugian besar.

Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka Memiliki masalah Di tata kelola. Hal tersebut disampaikannya Di Pertemuan Antara Komisi I Lembaga Legis Latif, Kominfo, dan BSSN Ke Gedung Lembaga Legis Latif, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024).

Ketua Komisi I Lembaga Legis Latif Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan.

Menurutnya, Kominfo dan BSSN harusnya sudah Memahami Berencana serangan-serangan siber dan Memiliki cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan.

“Kalau tidak ada backup, bukan tata kelola, Pak. Kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, Sebab cuma 2 persen (data yang diselamatkan), berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak,” ujar Meutya seperti dikutip Di kanal YouTube Komisi I Lembaga Legis Latif RI.

Sebagai informasi, serangan ransomware Brainchiper mengincar data-data Ke Perpindahan Penduduk, INAFIS, dan lainnya. Tapi, Muetya mengungkapkan Komunitas Indonesia masih beruntung Sebab ada beberapa kementerian/lembaga yang belum bergabung Di PDNS, Agar data mereka masih aman.

“Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia,” ucapnya.

“Yang paling patuh (setor data) Perpindahan Penduduk saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Sebab ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan?” lanjut Muetya.

Kominfo, BSSN, Polri, dan juga Telkom, Pada ini masih Melakukanupaya Sebagai melakukan perbaikan Pada data-data yang Merasakan serangan ransomware Brainchiper. Setidaknya, ada 282 kementerian/lembaga dan pemerintah terkunci dan tersandaraperetas.

(dan)

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Data PDN Dienkripsi Ransomware Tidak Ada Backup, Lembaga Legis Latif: Kebodohan!