Di Perhitungan Pph hingga Laporan Keuangan

JAKARTA – Penerapan Internasional Minimum Tax (GMT) atau Pph Minimum Internasional membawa dampak yang lebih luas Untuk perusahaan dibanding sekadar menghitung besaran Pph yang harus dibayar. Perusahaan juga perlu memperhatikan bagaimana dampak tersebut dicatat dan disampaikan Di laporan keuangan .

Di Indonesia, penerapan GMT sudah berjalan berdasarkan Peraturan Pembantu Kepala Negara Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024, Di skema Income Inclusion Rule (IIR) dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) berlaku efektif Sebelum 1 Januari 2025, serta Undertaxed Payment Rule (UTPR) Sebelum 1 Januari 2026.

Hal tersebut menjadi pembahasan Di webinar RSM Indonesia bertajuk “Beyond the Numbers: The Real Impact of GMT Disclosure Under PSAK 212” yang digelar Di Rabu (16/9/2026). Webinar tersebut Merundingkan berbagai hal yang perlu diperhatikan perusahaan Di Berusaha Mengatasi penerapan GMT, mulai Di menghitung potensi tambahan Pph hingga memahami bagaimana dampaknya Di laporan keuangan.

Baca Juga: Implementasi Pph Minimum Internasional Di Indonesia: Mekanisme dan Strateginya

Partner Tax RSM Indonesia T Qivi Hady Daholi menjelaskan, perusahaan yang Memiliki kegiatan usaha Di sejumlah Negeri perlu melihat Kepuasan perpajakan Di masing-masing Negeri. Pasalnya, perhitungan GMT tidak dilakukan Di menggunakan satu angka Pph Sebagai seluruh grup perusahaan.

“Penghitungan GMT dilakukan berdasarkan masing-masing Negeri. Karena Itu, ketika kita bicara mengenai tarif Pph efektif, kita tidak bisa menggunakan satu angka Sebagai seluruh grup. Kepuasan dan hasil perhitungannya bisa berbeda Di setiap Negeri,” tuturnya.