Dukungan Pemerintah BBM-LPG Didorong Makin Tepat Sasaran, Data dan Ilmu Pengetahuan Diperkuat

JAKARTA – Pemerintah didorong memperkuat tata kelola Dukungan Pemerintah energi agar Biaya yang disediakan Negeri benar-benar diterima Komunitas yang berhak. Penguatan ketepatan sasaran dinilai perlu dilakukan Lewat pemadanan data, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan digital, serta koordinasi Di pemerintah, regulator, badan usaha penyalur, dan pemangku kepentingan Yang Berhubungan Didalam.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Mukhamad Misbakhun mengatakan Dukungan Pemerintah Memperoleh peran penting Untuk menjaga daya beli Komunitas, Akan Tetapi besarnya Biaya yang dialokasikan membuat tata kelolanya harus Lebih akuntabel dan tepat sasaran. Menurutnya, desain Dukungan Pemerintah juga perlu diperhatikan agar intervensi pemerintah tidak berubah menjadi disinsentif Untuk Komunitas maupun pelaku usaha.

“Jangan sampai upaya membangun sebuah tata kelola Dukungan Pemerintah yang tepat sasaran itu tidak berjalan. Sebab uang yang kita belanjakan Sebagai Dukungan Pemerintah ini besar sekali,” kata Misbakhun Untuk Kegiatan Coffee Morning bertema ‘Meramu Aturan Dukungan Pemerintah Tepat, Mampukah Negeri Melindungi Hak Rakyat?’ Di Jakarta, dikutip Di Minggu (27/9/2026).

Baca Juga: Dukungan Pemerintah LPG 3 Kg Bakal Dipangkas Tahun Didepan, Diganti Kompor Listrik dan CNG

Untuk diskusi ini, hadir juga sebagai pembicara Direktur Jenderal Migas dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat RI Sugeng Suparwoto, Deputy Director Commercial PT Surveyor Indonesia, M Chairudin dan Direktur Ritel Marketing Pertamina Patra Niaga Eko Ricky

Misbakhun menilai Ilmu Pengetahuan dapat menjadi instrumen penting Sebagai memperbaiki penyaluran BBM Dukungan Pemerintah. Data kendaraan, identitas kendaraan, kapasitas mesin, hingga sistem digital dapat digunakan Sebagai membantu memastikan BBM bersubsidi diterima kelompok Komunitas sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Menurut dia, penggunaan sistem yang terintegrasi juga dapat Memangkas ketergantungan Di keputusan manual Di lapangan. Karenanya, penyaluran Dukungan Pemerintah dapat berlangsung lebih transparan sekaligus Memberi kepastian mengenai Komunitas yang berhak memperoleh manfaat.