Gabungan Parpol Kelompok Sipil Komentar Nihilnya Keterwakilan Perempuan Di Panja RUU Pencoblosan Suara Nasional

JAKARTA – Tidak adanya keterwakilan perempuan Di Panitia Kerja (Panja) RUU Pencoblosan Suara Nasional Dewan Perwakilan Rakyat RI Diprotes Gabungan Parpol Kelompok Sipil Untuk Kodifikasi RUU Pencoblosan Suara Nasional. Gabungan Parpol mendesak Organisasi Politik dan fraksi segera memperbaiki komposisi Panja RUU Pencoblosan Suara Nasional .

Di siaran pers yang diterima SindoNews Di Direktur Eksekutif NETGRIT Hadar Nafis Gumay, Gabungan Parpol Kelompok Sipil Untuk Kodifikasi RUU Pencoblosan Suara Nasional yang terdiri Di belasan lembaga Ditengah lain Perkumpulan Untuk Pencoblosan Suara Nasional dan Kedaulatan Rakyat (Perludem), Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), menilai bahwa komposisi Panja RUU Pencoblosan Suara Nasional yang beranggotakan 23 orang dan seluruhnya laki-laki mencerminkan persoalan mendasar Di praktik Kedaulatan Rakyat substansial, yakni keterwakilan dan kepemimpinan perempuan belum menjadi prinsip Di pengambilan keputusan politik.

“Panja Berencana merumuskan desain sistem Pencoblosan Suara Nasional, termasuk Aturan afirmasi dan keterwakilan perempuan. Absennya perempuan menciptakan paradoks kelembagaan ketika aturan tentang keterwakilan disusun tanpa keterwakilan perempuan Di forum pengambilan keputusan. Masa Didepan partisipasi politik perempuan tidak selayaknya ditentukan Dari forum yang menutup kehadiran mereka sebagai pengambil keputusan,” demikian pernyataan Gabungan Parpol Kelompok Sipil, dikutip Senin (5/10/2026).

Menurut Gabungan Parpol, Organisasi Politik Memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat perempuan, tetapi keberadaan mereka belum diterjemahkan menjadi penempatan Di forum strategis tersebut. Persoalannya terletak Di desain kelembagaan, norma, dan praktik penugasan fraksi yang tidak memastikan distribusi kekuasaan secara setara.

Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 telah memperkuat kewajiban keterwakilan perempuan Di pengisian sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) dan kepemimpinannya. Walaupun amar tersebut tidak secara khusus menetapkan komposisi Panja, forum tanpa perempuan Menunjukkan bahwa prinsip afirmasi belum diinternalisasi secara konsisten Di kerja Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Juga: Panja RUU Pencoblosan Suara Nasional Terbentuk, Ini Daftar 23 Anggotanya

Penghayatan politik perempuan tidak dapat sepenuhnya digantikan Dari Penghayatan laki-laki. Hambatan nominasi, akses Di jaringan elite dan pembiayaan, beban ganda, Kekejaman politik berbasis gender, serta pembatasan kultural perlu hadir Di perumusan norma.

Menurut Gabungan Parpol Kelompok Sipil, kajian Puskapol UI menegaskan pentingnya pembenahan rekrutmen, penempatan kandidat, pembiayaan, dan perlindungan perempuan Di Kekejaman politik. Kejuaraan yang bertumpu Di kekuatan kandidat serta sumber daya besar berisiko memperberat hambatan perempuan, terutama yang tidak Memiliki Pemberian modal dan jaringan elite.

“Gabungan Parpol Kelompok Sipil mendesak Organisasi Politik dan fraksi segera memperbaiki komposisi Panja agar perempuan hadir secara bermakna dan tercapai Kesejajaran gender. Penempatan perempuan harus disertai kewenangan yang setara Untuk menentukan agenda, merumuskan norma, dan Membahas keputusan,” demikian pernyataan tersebut.

Panja RUU Pencoblosan Suara Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Buka Kemungkinan Rotasi

Terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pencoblosan Suara Nasional) Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membuka Kemungkinan Untuk merotasi anggotanya. Ia berkata, masing-masing fraksi tetap bisa melakukan perombakan Untuk kadernya yang masuk Di daftar Panja RUU Pencoblosan Suara Nasional.