Hasyim Asy’ari Diberhentikan Didalam Sebab Itu Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara, Istana Berencana Tindak Lanjuti Didalam Keppres

JAKARTA – Istana menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pencoblosan Suara Nasional (DKPP) Yang Terkait Didalam pemberhentian Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara). Pihaknya Berencana segera menindaklanjuti putusan DKPP tersebut.

“Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani Kartu Merah kode etik Di penyelenggara Pencoblosan Suara Nasional,” ujar Koordinator Staf Khusus Kepala Negara Ari Dwipayana Di keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Ari mengatakan bahwa Istana Berencana menindaklanjuti keputusan DKPP tersebut Didalam menerbitkan Keputusan Kepala Negara (Keppres).

“Mengenai Pembatasan pemberhentian tetap Untuk Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara Hasyim Asy’ari Didalam DKPP Berencana ditindaklanjuti Didalam penerbitan Keputusan Kepala Negara,” kata Ari.

Pemerintah, kata Ari, memastikan bahwa Pemilihan Kepal Adaerah Serentak 2024 Berencana berlangsung sesuai jadwal meski DKPP memberhentikan Hasyim Di jabatan Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara.

“Pemerintah memastikan Pemilihan Kepal Adaerah serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, Sebab terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu Untuk mengisi kekosongan anggota Penyelenggara Pencoblosan Suara,” jelas Ari.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pencoblosan Suara Nasional (DKPP) memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Di jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara).

Hal ini menjadi putusan DKPP Di sidang putusan Yang Terkait Didalam Perkara Hukum dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Pada anggota PPLN Den Haag, Belanda. Di putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Di Pengadu.

“Dua, Menyediakan Pembatasan pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung Dari putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Sidang Heddy Lugito Di Ruang Diskusi Utama DKPP, Rabu (3/7/2024).

Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Kepala Negara RI Untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Dari putusan ini dibacakan. “Empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” pungkasnya.