Jumlah DPA Tak Dibatasi, Revisi Aturantertulis Wantimpres Dinilai Berbau Politis

JAKARTA – Wacana Badan Legislasi (Baleg) Lembaga Legis Latif merevisi Undang-Undang (Aturantertulis) Tentang Perubahan Atas Aturantertulis Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Kepala Negara (Wantimpres) dinilai berbau politis. Baleg menyetujui revisi Aturantertulis tentang Wantimpres menjadi RUU inisiatif Lembaga Legis Latif dan dibawa Ke paripurna Bagi persetujuan.

Setidaknya, ada tiga subtansi perubahan. Pertama, terletak Di nomenklatur Bersama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kedua, Yang Berhubungan Bersama jumlah keanggotaan.

Jumlah anggota DPA menjadi tak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan Kepala Negara. Perubahan ketiga, RUU Wantimpres Akansegera mengatur syarat menjadi anggota DPA.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Wacana Baleg memberi wewenang lebih Bagi Kepala Negara Bagi mengatur jumlah Wantimpres Memiliki dampak Bagi Dana Negeri. Menurutnya, pembengkakan Dana Akansegera terjadi bila Kepala Negara menunjuk banyak tokoh sebagai Wantimpres.

Menurutnya, hal itu sebuah risiko bila Kepala Negara menunjuk banyak tokoh sebagai Wantimpres. “Ya risikonya kalau memang itu ditambah, kalau memang disesuaikan Bersama kebutuhan Kepala Negara jumlahnya juga kita tidak tahu, ya kalau banyak nambah juga Dana. Dari Sebab Itu itu konsekuensi kalau penambahan, ya pasti Akansegera bertambah fasilitas dan Dana. Seperti itu konsepnya,” kata Ujang Pada dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Ke sisi lain, Ujang melihat Wacana Baleg merevisi Aturantertulis Wantimpres berbau politis. Menurutnya, revisi regulasi itu Bagi akomodir kepentingan pihak tertentu.

“Ya kelihatannya Wantimpres Akansegera diisi Dari orang-orang yang berkontribusi, berjasa Di pemenangan Prabowo-Gibran, maka perlu diakomodir. Yang senior-senior, yang sepuh Akansegera ditempatkan Ke Wantimpres,” pungkasnya.