Kemenko PMK Ungkap 5,8 Juta Balita Indonesia Bermasalah Gizi

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lewat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Standar Kesejaganan dan Pembangunan Kependudukan Budiono Subambang mengungkapkan sebanyak 5,8 juta balita Indonesia bermasalah gizi.

“Beberapa catatan, ini ada 36,10 persen atau 5.839.101 yang balita bermasalah gizi dan Lalu 3,6 persen atau 220.275 balita bermasalah yang harus diintervensi gitu,” ujar Budiono Di dialog Deputy Meet the Press Di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Di kesempatan itu, Budiono mengatakan angka tersebut merupakan hasil Bersama pengukuran dan intervensi serentak Di 300 lebih Posyandu hingga 1 Juli 2024 ini. “Bersama Sebab Itu Di ini Pemerintah sudah menyelesaikan sampai Bersama apa namanya bulan Juni ini, sudah 1 Juli, Bersama Sebab Itu pengukuran serentak dilakukan Di seluruh Daerah Indonesia ada Di 300 ribu Posyandu.”

“Hingga pagi ini pukul 9 itu ada sudah mencapai 95,15% ya ini hasil kerja kolaborasi semua pemikiran lembaga sebagaimana yang sudah tertuang Di Di Perpres 72 Tahun 2021 Regu percepatan penurunan stunting dan itu ada 19 Kementerian/Lembaga yang ikut terlibat Di dalamnya,” sambungnya.

Sambil Itu, prevalensi stunting Di Indonesia berkurang sebesar 15,7% Di 10 tahun terakhir yakni rata-rata penurunan berkisar Ditengah 1,57% per tahun. Tercatat Di tahun 2023, prevalensi stunting 21,5%. Agar, Budiono menegaskan perlu strategi percepatan dan fokus Di upaya Upaya Mencegah Lewat pengukuran dan intervensi serentak Upaya Mencegah stunting

“Ini Alhamdulillah dan biasa kalau penimbangan dan pengukuran kan dilakukan setiap bulan itu paling-paling capaiannya 8 juta ya. Nah ini berkat kolaborasi yang Di PIC-nya tetap Kementerian Kesejaganan tapi dikerjakan Bersama kolaborasi apa namanya Regu percepatan penurunan stunting,” papar Budiono.

Bersama Detail, Budiono menambahkan pemerintah Di ini melakukan intervensi Bersama memperbanyak alat penimbangan dan pengukuran badan menggunakan antropometri.

“Lalu ada lagi Sebab kita ini kan pengen melakukan pengukuran baik itu penimbangan dan pengukuran tinggi badan serta intervensi yang diperlukan itu kan pengen sempurna ya, semua Bangsa lah melakukan Bersama sempurna termasuk Indonesia, itu ya tentu harus menggunakan antropometri termasuk ini ya mengukur baik berat maupun tinggi,” pungkasnya.