Kemenperin Khawatirkan Kemasan Rokok Polos Rugikan Perekonomian

JAKARTA – Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria, menegaskan bahwa Keputusan kemasan rokok polos tanpa merek yang Lagi dirumuskan Di Ide Peraturan Pembantu Pemimpin Negara Keadaan (RPMK) Dari Kementerian Keadaan (Kemenkes) perlu diperhatikan Bersama seksama, mengingat dampaknya Pada perekonomian nasional dan Komunitas luas, khususnya Bagi industri hasil tembakau. Merrijantij menggarisbawahi pentingnya menjaga Kesejajaran Di Keadaan Komunitas dan keberlangsungan industri.

“Kami semua sepakat Sebagai menciptakan Komunitas yang sehat, tetapi kita juga harus Merencanakan keberadaan lebih Di 1.300 industri yang mempekerjakan Disekitar 537 ribu orang,” ujarnya, Mutakhir-Mutakhir ini.

Baca Juga: Indef Sebut Keputusan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dibuat Terburu-buru

Angka tersebut Menunjukkan tenaga kerja langsung yang diserap pabrikan Di industri tersebut. Lebih Di itu, industri hasil tembakau juga menjadi sumber penghidupan Bagi lebih Di 6 juta tenaga kerja, termasuk petani tembakau dan cengkih hingga peritel.

Menurut dia, Di lima tahun terakhir, industri tembakau Menyaksikan penurunan signifikan, terutama Di golongan rokok yang lebih mahal. Penurunan sebesar 8,02% Menunjukkan bahwa Komunitas Indonesia sensitif Pada harga, yang mengarah Di pergeseran konsumsi Di rokok yang lebih murah. Hal ini Menunjukkan betapa pentingnya strategi Keputusan yang Merencanakan daya beli Komunitas.

Merri, sapaan akrabnya, juga mencatat implementasi Pasal 435 PP 28/2024 mengenai standardisasi kemasan dan desain produk tembakau seharusnya melibatkan masukan Di Kemenperin. Sayangnya, Kemenperin tidak dilibatkan Di proses public hearing yang digelar Dari Kementerian Keadaan (Kemenkes), Supaya suara mereka terabaikan. “Kejadian ini berulang, dan kami berharap Sebagai diikutsertakan Di diskusi Keputusan yang berpengaruh besar Pada industri kami,” katanya.

Di kesempatan terpisah, beberapa waktu lalu Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) telah berpesan Sebagai tidak merumuskan Keputusan ekstrem yang dapat menimbulkan gejolak Di masa transisi pemerintahan. Jokowi juga menekankan Sebagai menjaga situasi yang kondusif Bagi menjaga stabilitas pembangunan, Di Situasi Ini menjaga daya beli Komunitas, Fluktuasi Harga, Perkembangan, Keselamatan, ketertiban.

“Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas Sebagai melakukan pembangunan Supaya pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” papar Jokowi belum lama ini.

Lebih Jelas, Merri mengingatkan bahwa Keputusan kemasan rokok polos tanpa merek, yang telah diterapkan Di beberapa Bangsa, tidak serta merta menurunkan prevalensi perokok. Sebagai Gantinya, ada kemungkinan meningkatnya peredaran rokok ilegal. “Pengendalian tembakau Melewati Keputusan fiskal sudah Memberi kontribusi signifikan kepada Bangsa, mencapai Rp213 triliun,” jelasnya.

Hal ini Menunjukkan bahwa industri tembakau menjadi sumber pendapatan penting Bagi APBN, dan Keputusan yang mengancam pendapatan tersebut perlu dievaluasi Bersama hati-hati.