Anggota Komisi III Lembaga Legis Latif, Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap Mendorong Pansus Judi Online (Judol) Sebagai Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank. Foto/Lembaga Legis Latif.go.id
“Hadirnya pansus Sebagai Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank yang diduga ikut membantu tranksasi pembayaran judol ini,” ujar Aboe merespons usulan Kepala Negara Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri agar Lembaga Legis Latif membentuk Pansus Judol Hingga Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Politikus PKS ini mengaku prihatin Akansegera maraknya transaksi judol yang Lebihterus digemari Komunitas hingga anggota dewan. Apalagi banyak Tindak Kejahatan bunuh diri akibat judol. Sebab itu, ia Akansegera Menyoroti usulan pembentukan Pansus Judol ini bersama fraksi-fraksi Hingga Lembaga Legis Latif.
“Sosialisasikan Akansegera kita lakukan Di sejumlah fraksi agar Pansus Judol ini bisa dibentuk dan membongkar praktik jasa layanan pembayaran judol yang diduga didukung Di sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank,” tegasnya.
Aboe juga setuju jika dana transaksi judol dikembalikan Hingga Negeri. Artinya, bank tidak hanya sebatas memblokir rekening tetapi bank wajib mengembalikan dana tersebut Hingga Negeri.
Sebelumnya, Kepala Negara Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta perbankan kembalikan pendapatan judol Hingga Negeri dan segera dibentuk Pansus Judol.
“OJK maupun Bankindonesia wajib melakukan audit investigasi Di lembaga keuangan bank dan non bank yang diduga Yang Berhubungan Di judol yang hingga Pada ini luput dilakukan Di lembaga keuangan secara rutin,” katanya.
Sebagai mencegah pemilik judol Memiliki layanan jasa pembayaran, Deni mengusulkan sejumlah hal. Pertama, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penting Sebagai mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang Yang Berhubungan Di Di judi online.
Kedua, lanjutnya, penerapan regulasi yang lebih ketat Di lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik Sebagai memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan Di judi online.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Legislator PKS Siap Dorong Pansus Judi Online