Ojol Tak Dapat Beli BBM Dukungan Pemerintah, Mensos Bilang Tunggu Saja

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Sosial ( Mensos ) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut wacana ojek online (ojol) tidak dapat Dukungan Pemerintah Bahan Bakar Migas (BBM) masih simulasi. Dia juga menegaskan, bahwa wacana ini belum menjadi keputusan final.

“Itu masih simulasi, semua masih simulasi. Di Sebab Itu itu masih diskusi, masih simulasi belum diputuskan. Di Sebab Itu tunggu aja,” tegas Gus Ipul usai Hadir Untuk Hari Penyandang Disabilitas Internasional (HDI) 2024 Di Taman Ismail Marzuki (Skuat), Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Lebih Jelas, Gus Ipul mengatakan, jika wacana ini telah diputuskan maka Berencana menjadi pedoman Untuk semua pihak. Akan Tetapi dia memastikan pernyataan Untuk Pejabat Tingginegara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang Berkata ojol tidak termasuk Untuk kelompok penerima Dukungan Pemerintah BBM Terbaru simulasi.

“Di Sebab Itu nanti seperti apa tentu keputusan itulah yang Berencana Di Sebab Itu pedoman kita semua. Di Sebab Itu apa yang disampaikan Pak Pejabat Tingginegara ESDM itu Terbaru simulasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pejabat Tingginegara ESDM Bahlil menuturkan, alasan ojek online tidak masuk Untuk kelompok yang masih boleh membeli BBM Dukungan Pemerintah jenis Pertalite maupun Solar, lantaran kendaraan tersebut digunakan Untuk kegiatan usaha. Sambil, penyaluran BBM Dukungan Pemerintah ini sejatinya diarahkan Untuk Kelompok yang benar-benar membutuhkan atau kendaraan transportasi publik.

Samping Itu, Bahlil juga menduga bahwa tidak semua pengendara ojol merupakan pemilik asli kendaraan tersebut. Sebab menurutnya, ada sebagian kendaraan roda dua itu yang ternyata dimiliki orang lain dan mempekerjakan si pengendara ojol itu.

Bahlil juga membocorkan ,skema penyaluran BBM Dukungan Pemerintah Berencana diumumkan Di Kepala Negara Prabowo Subianto. Dijelaskan Bahlil, terdapat dua skema penyaluran BBM Dukungan Pemerintah yaitu blending atau campuran.

Dimana, Dukungan Pemerintah dilakukan Di dua skema yaitu Dukungan Langsung Tunai (Bantuan Langsung Tunai) dan Dukungan Pemerintah Barang Dagangan. Menurutnya, langkah ini diambil Untuk Meningkatkan daya beli Kelompok sekaligus memastikan Dukungan Pemerintah diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.