Pedang Pemblokiran Komdigi Mengancam Raksasa Dunia: EBay, Nike, Hingga Xbox

JAKARTA – Sebuah ultimatum keras Terbaru saja dilayangkan Dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Bukan kepada perorangan, melainkan kepada tujuh raksasa Dunia yang Pada ini beroperasi Didalam nyaman Di Indonesia.

Nama-nama besar seperti eBay, Nike, Xbox, dan Lenovo kini masuk Di “daftar hitam” dan diancam Akansegera diputus aksesnya Di seluruh Area Indonesia.

Ini bukan lagi sekadar imbauan. Ini adalah sebuah pertarungan wibawa Di regulator Di negeri Didalam korporasi multinasional, Di mana jutaan konsumen Indonesia berada Di Di-tengahnya, menanti Didalam cemas nasib layanan
Kandidatteratas mereka.

Surat Peringatan Telah Dilayangkan

Akar Di drama ini adalah Peraturan Pembantu Presiden Tim Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Bagi mendaftarkan diri.

Tetapi, Sesudah sekian lama, tujuh nama besar ini Disorot “membandel” dan belum juga Menunjukkan itikad baik Bagi patuh.

“Sebagai langkah konkret tindak lanjut, Kementerian Komdigi telah menyampaikan surat peringatan kepada tujuh PSE yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran,” kata Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Di sebuah pernyataan resmi yang terdengar tegas.

Menurutnya, ini adalah Dibagian Di komitmen pemerintah Bagi menciptakan tata kelola digital yang tertib dan, yang terpenting, Bagi melindungi kepentingan Komunitas sebagai User.

Pintu Dialog Sebelumnya ‘Eksekusi’

Di balik ancaman keras ini, Komdigi seolah masih membuka sedikit pintu dialog. Mereka menegaskan bahwa jika ada kendala teknis Di proses pendaftaran, mereka siap Memberi bimbingan. Ini adalah sebuah “peringatan halus” Sebelumnya “pedang pemblokiran” benar-benar diayunkan.

“Seluruh PSE wajib mematuhi Syarat yang berlaku Bagi terciptanya tata kelola sistem elektronik yang tertib dan bertanggung jawab Di Indonesia,” ucap Alexander.

Ancaman Nyata atau Sekadar Gertak Sambal?

Di sinilah letak pertanyaan kritisnya. Apakah ini adalah sebuah ketegasan yang diperlukan Bagi Menunjukkan kedaulatan digital Indonesia? Ataukah ini adalah sebuah langkah berisiko yang bisa membuat konsumen merugi?