Pendatang Kerap Bikin Onar, Desa Adat Hingga Bali Perketat Pengawasan

Warga pendatang ternyata kerap bikin onar Hingga pulau Dewata. Sejumlah desa adat Hingga Denpasar pun memperketat pengawasan kepada warga pendatang.

Mereka pun melakukan pendataan kepada warga pendatang. Hal ini dilakukan Sebab para pendatang kerap berbuat onar Hingga Daerah tersebut.

“Sesuai Didalam perarem, masing-masing banjar harus mengawasi semua (warga pendatang), Sebab mereka krama tamu, harus diawasi siapa pun itu,” kata Bendesa Adat Kesiman, Ketut Wisna, Jumat (4/10/2024).

Wisna mengatakan, semua kelian adat 32 banjar Hingga sana sudah melakukan pengawasan itu. Yakni, Didalam mendata Hingga mana tempat tinggalnya dan siapa penjaminnya.

Kebanyakan, pendataan menyasar tempat kos yang banyak dihuni warga pendatang yang bertempat tinggal Hingga Denpasar Timur. Tujuannya, meminimalisasi potensi gangguan ketertiban umum tanpa spesifik Di etnis tertentu.

“Artinya, lebih protektif. Memang harus (diketahui) siapa penjaminnya. Siapa yang mengajak. Bagaimana latar belakangnya, itu dicek,” kata Wisna.

Menurutnya, warga Bali Di umumnya tidak melarang siapa pun datang dan tinggal Hingga Bali. Termasuk warga NTT atau etnis lain. Apalagi, banyak proyek wisata Hingga Denpasar dan Daerah lain Hingga Bali yang membutuhkan banyak sumber daya manusia.

Hanya, dirinya mengakui, ada beberapa kelompok warga Di luar Bali yang kerap berulah hingga mengganggu ketertiban umum. Itu pun, mayoritas keributan yang melibatkan warga Di kampung yang sama.

Dia mencontohkan keributan warga asal Sumba Barat Daya, NTT, yang bikin onar beberapa hari lalu. Justru mereka ribut Didalam sesama warga perantau Di Lokasi yang sama.

“Tidak semua Kelompok NTT seperti itu. Ada beberapa yang memang karakternya seperti itu. Ada oknum Kelompok yang justru merusak citra NTT Hingga Bali. Akhirnya, banyak warga NTT yang kena dampak,” katanya.

Majelis Desa Adat Kota Denpasar Ketut Sudiana mengatakan tidak ada aturan maupun kewajiban desa adat melakukan pendataan Di warga pendatang. Sudiana mengaku belum Merasakan informasi adanya desa adat yang mendata warga pendatang Hingga wilayahnya.

“Saya belum dapat konfirmasi Di desa adat yang mewilayahi banjar adat Untuk mendata warga pendatang,” kata Sudiana.

Meski begitu, sudah ada upaya Di Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar Untuk menangani konflik antarwarga, yakni Forum Penanganan Konflik bentukan Pemkot Denpasar.

Di forum itu, berisikan Regu yang tugasnya mengawasi, mencegah, dan membina warga Hingga Denpasar yang terlibat konflik.

“Leading sektornya Kesbangpol Kota Denpasar,” kata Sudiana.

——-

Artikel ini telah naik Hingga detikBali.