Perpol 10/2025 Sejalan Di Putusan MK

JAKARTA – Anggota Komisi III Wakil Rakyat Nasyirul Falah Amru berpendapat bahwa Peraturan Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 sejalan Di putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut politikus yang akrab disapa Gus Falah ini, Perpol 10/2025 tersebut konstitusional.

Dia melihat perpol tersebut justru merupakan instrumen penataan administratif yang sejalan Di Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. “Putusan MK itu kan tidak melarang penugasan anggota Polri secara absolut, melainkan menekankan Di kejelasan status kepegawaian,” kata Gus Falah, Rabu (17/12/2025).

Menurut dia, putusan MK itu juga hanya memastikan rantai komando tetap tunggal Di bawah Kapolri. Dia menambahkan, Di penugasan tersebut berkaitan Di fungsi kepolisian dan berdasarkan permintaan Di kementerian/lembaga Yang Terkait Di, hal tersebut merupakan sah.

Baca juga: Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025: Reformasi Kelembagaan Diwarnai Ketidakpastian Hukum

“Dari Sebab Itu putusan MK itu bukan semata soal boleh atau tidaknya anggota polisi Menyambut penugasan, tapi lebih kepada kejelasan status dan penegasan rantai komando,” kata politikus Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

“Dan Perpol 10/2025 itu mengatur mekanisme penugasan secara lebih tertib, Dari Sebab Itu sebagai instrumen penataan administratif Sebagai menindaklanjuti putusan MK Yang Terkait Di praktik penugasan anggota Polri Di luar institusinya,” pungkasnya.

(rca)