Rekomendasi Pansus Haji Dewan Perwakilan Rakyat Dinilai Banyak Kejanggalan

JAKARTA – Sahabat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendukung Pansus Haji Pada bertujuan Untuk kebaikan umat utamanya Untuk pelayanan Pada jamaah Kandidat haji. Sayangnya hal tersebut tidak tercermin Untuk kerja Pansus Haji. Pansus Haji Dewan Perwakilan Rakyat sangat politis dan ditengarai ada sentimen pribadi.

“Setelahnya mencermati kerja-kerja yang dilakukan Pansus Haji Dewan Perwakilan Rakyat, kami menemukan kejanggalan, Lantaran yang dikejar bukan pelayanan haji yang kerap dikeluhkan jemaah Kandidat haji tapi kami duga ada sentimen pribadi yang menyelinap Untuk Pansus Haji.” kata Koordinator Sahabat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Bintang Wahyu Saputra Untuk keterangannya Hingga Jakarta dikutip, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, faktor-faktor yang dikeluhkan jamaah Kandidat haji seperti sering terlambatnya pesawat malah luput Bersama perhatian Pansus Haji. Demikian juga hal lain seperti katering yang dikonsumsi jamaah Kandidat haji.

“Harusnya Pansus Haji panggil Garuda dan minta klarifikasi kenapa pesawatnya sering delay. Panggil Pembantu Pemimpin Negara Kesejajaran minta laporan Istitha’ah dan tanyakan kenapa penyebab kematian jamaah Kandidat haji,” katanya.

Bintang mengatakan, urusan Haji bukan hanya tanggungjawab Kementerian Agama sebagai leading sector tapi juga tanggung jawab kementerian dan institusi Yang Berhubungan Bersama lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan BUMN Yang Berhubungan Bersama.

“Rakyat Akansegera mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Di ini Pansus Haji Dewan Perwakilan Rakyat tidak melakukan itu yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal Pada Kementerian Agama.” ujar Bintang.

Dari sebab itu jika ingin Menyambut Dukungan rakyat Pansus Haji harus memanggil pihak-pihak Yang Berhubungan Bersama atas dugaan pemalsuan data kependudukan jamaah calo haji.

“Panggil juga Kemenlu atau Konjen Jeddah dan Kemenkum Hakasasi Manusia dan Mobilitas Penduduk Internasional atas dugaan merebaknya visa ziarah Untuk berhaji. Panggil Kementerian Perdagangan Yang Berhubungan Bersama pengadaan Minuman Untuk jamah Kandidat haji.” ucapnya.

“Jangan lupa juga panggil Ormas Islam Yang Berhubungan Bersama fatwa keagamaan. Pada pimpinan Kementerian Yang Berhubungan Bersama tidak dimintai klarifikasi, maka dugaan Pansus Haji dipenuhi kepentingan polik Karena Itu sulit dibantah,” kata Bintang.

(abd)