Revisi Undang-Undang Polri Harus Dilihat Secara Objektif

JAKARTA – Ketua Umum Advokasi Rakyat Sebagai Nusantara (ARUN) Bob Hasan mengatakan, Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri harus dilihat secara objektif. Hal itu dikarenakan Indonesia telah memasuki era transformasi yang membutuhkan pandangan objektif Di penegakan hukum.

“Sudah tidak lagi bicara tentang reformasi, sudah nggak zaman, sekarang ini adalah era Hingga mana kita transformasi atau bertransformasi,” ujar Bob Di diskusi publik dan seminar nasional tentang RUU Polri Hingga Jakarta Timur, Sabtu (29/6/2024).

Dia menyarankan Kelompok Sebagai bisa melihat nilai-nilai Di perubahan Undang-Undang Polri Di ini. Ada tiga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang Berhubungan Bersama perubahan Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2022 yaitu No 60/PUU-XIX/2021, 115/PUUXXI/2023.

Putusan itu Sebagai Menyediakan penguatan Di tindakan petugas kepolisian Di melakukan pemeriksaan Ke diri seseorang yang dicurigai Sebab ada dugaan melakukan tindak pidana.

Sebab, tindakan polisi memerlukan Kelajuan yang tidak memungkinkan Sebagai terlebih dahulu dipersiapkan secara administratif Sebab dikhawatirkan dapat Berpeluang melarikan diri Justru menghilangkan Barang Dagangan bukti.

Putusan MK ketiga No 4/PUU-XX/2022 yang Di pertimbangannya Yang Berhubungan Bersama wewenang Polri Sebagai dapat menghentikan proses penyelidikan.

“Berangkat Di 3 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri perlu disempurnakan. Bersama demikiam Hingga Didepan Polri Di menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya mempunyai dasar hukum kuat Di Berjuang Bersama tantangan tugas yang muncul seiring Bersama perkembangan Ilmu Pengetahuan digital,” ungkapnya.

“Sekarang perubahan revisi Undang-Undang Polri ketiga. Maka Hingga era transformasi ini kita sudah harus melihat secara objektif perubahan-perubahan ini,” tambahnya.

Dia berharap seluruh anggota ARUN Merangsang Kelompok lebih bijak dan kritis Di menyikapi perubahan undang-undang. Samping Itu juga bisa memahami urgensi dan tujuan Revisi Undang-Undang Polri Di konteks hukum dan transformasi Bangsa.

“Persoalan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak dapat dilepaskan Di konsepsi ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional. Menjadi catatan penting bahwa Situasi Di ini Menunjukkan lemahnya fungsi kewaspadaan nasional,” ungkap Bob.

“Tidak dapat dipungkiri, pemisahan fungsi Lini Di dan Keselamatan telah menyisakan persoalan krusial yakni melemahnya fungsi kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional sangat berhubungan Bersama kemampuan Bangsa Memperbaiki ketahanan nasional. Lemahnya fungsi kewaspadaan nasional Setelahnya pemisahan TNI-Polri ditunjukkan Bersama adanya perbedaan Di menilai eskalasi ancaman,” sambungnya.

(jon)