Soal Penurunan Komisi Ojol, Hitung Dampak Panjang Hingga Ekonomi Digital

JAKARTA – Gelombang Permintaan Di pengemudi ojek online (ojol) kembali memuncak Di Unjuk Rasa Unjuk Rasa besar Di 20 Mei 2025. Mereka menilai potongan sebesar 20% terlalu memberatkan dan meminta intervensi pemerintah agar komisi diturunkan Untuk Memperbaiki Keadaan mereka.

Sejumlah pejabat Bangsa dan ekonom menyerukan agar pemerintah tidak terburu-buru merespons Permintaan secara populis. Mereka mengingatkan bahwa keputusan yang tidak berbasis data dan hanya mengakomodasi satu pihak bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas Di ekosistem digital Indonesia.

Ekosistem ojek online dan layanan pengantaran digital adalah sistem yang sangat kompleks, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tidak hanya jutaan mitra pengemudi dan perusahaan Alat Lunak, tetapi juga konsumen, pelaku Dan Menengah, regulator, investor, penyedia layanan keuangan, Ekspedisi, Keahlian, serta mitra Usaha lainnya seperti restoran, toko, gudang, dan bengkel. Setiap intervensi Di satu titik Untuk ekosistem ini Berpeluang menimbulkan efek domino yang merugikan banyak sektor.

Baca Juga: Kementerian Dan Menengah Komitmen Pererat Kemitraan Pengemudi dan Aplikator Ojek Online

Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha mengatakan, ”Industri ojol, taksol, dan kurir online berkontribusi Disekitar 2% Di PDB Indonesia (ITB, 2023). Bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar.”

Agung juga menyoroti dampak sosial Di penurunan komisi. “Hilangnya pendapatan pengemudi Akansegera menurunkan daya beli mereka, yang Sesudah Itu berdampak Di sektor Minuman, kebutuhan pokok, hingga layanan keuangan seperti pinjaman dan cicilan,” kata Agung lagi Untuk pernyataan tertulisnya Di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Agung Yudha juga memerinci dampak besar yang terjadi bila komisi dipaksa turun yakni hanya 10–30% mitra pengemudi yang bisa terserap Hingga lapangan kerja formal. Penurunan Karya ekonomi digital bisa menekan PDB hingga 5,5%. Disekitar 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan. Dampak ekonomi total bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai Di sektor lain.

Pejabat Tingginegara Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi Menyambut Baik Permintaan penurunan komisi menjadi 10 persen Di penuh kehati-hatian. Dudy Mengungkapkan bahwa aplikator Memperoleh skema potongan yang bervariasi dan pengemudi bebas memilih platform sesuai preferensi.