Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite Pada Pembatasan

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Menginformasikan sinyal positif pembatasan Bahan Bakar Migas (BBM) Dukungan Pemerintah, Pertalite, tidak dikenakan Untuk taksi online. Tetapi ada wacana pengecualian Untuk taksi online kelas mewah dan Yang Berhubungan Bersama hal ini dikatakan butuh pengawasan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Menginformasikan pembahasan soal pembatasan Pertalite Untuk taksi online masih dilakukan.

“Kemarin kalau enggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan (BBM Dukungan Pemerintah), tapi pengawasannya itu,” kata Agus Di Jakarta, Rabu (10/7), diberitakan Ditengah.

Agus merespons hal itu Pada ditanya tentang revisi Peraturan Ri 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Migas yang bakal menjadi dasar regulasi pembatasan Pertalite.

Dia juga melempar sinyal bahwa pemerintah Akansegera membatasi Pertalite berdasarkan volume silinder mesin kendaraan (cylinder capacity/cc) dan jenisnya. Kata Agus pihaknya tak ingin penyaluran BBM Dukungan Pemerintah berjalan tanpa pengawasan.

Dia menambahkan taksi online kelas mewah tak berhak menggunakan Pertalite.

“Siapa sih User yang layak dilindungi? Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan Untuk yang kendaraan Komunitas menengah,” ujar Agus.

Revisi regulasi dikatakan Sampai Sekarang belum terbit, walau demikian pemerintah rencananya bakal memberlakukan pembatasan Pertalite mulai 17 Agustus 2024.

Wacana itu dilempar Pembantu Ri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Asing Luhut Binsar Pandjaitan Pada Merundingkan tentang efisiensi pemerintah, Pertamina dan pemberian Dukungan Pemerintah Bersama pemerintah yang tak Di tempatnya.

“Dan juga pemberian Dukungan Pemerintah yang tidak Di tempatnya. Itu sekarang Pertamina Untuk menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, Di mana orang yang tidak berhak Merasakan Dukungan Pemerintah itu Akansegera bisa kita kurangi,” kata Luhut Di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

(fea/fea)