Untuk-Untuk Bir Ke Pocari Run 2025, DPRD: Nodai Bandung

Aksi Massa Untuk-Untuk bir Ke race Berlarilah Pocari Run 2025 Di disorot. DPRD Kota Bandung pun mendesak harus ada Pembatasan tegas Sebagai pihak mereka yang nekat membagikan bir tersebut Ke tempat publik.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Andri Rusmana mengatakan Aksi Massa Untuk-Untuk bir Di Pocari Sweat Run 2025 yang berlangsung Kota Bandung Ke 19-20 Juli 2025 sudah menodai kota kembang. Tindakan itu seharusnya tak terjadi jika pemerintah Daerah turun langsung dan mengawasi jalannya event tersebut.

“Untuk-Untuk bir ini sangat menodai Kota Bandung. Untuk-Untuk ini Bisa Jadi tidak Berencana terjadi apabila aparat Satpol PP dan dinas Kesejajaran dilibatkan Ke garis finish. Ini bentuk kolaborasi penyelenggaraan, nanti Bisa Jadi Diskominfo Memberi informasi Di Kelompok sejelas-jelasnya tentang penyelenggaraan ini dan dampak yang Berencana ditimbulkan,” kata Andri dikutip Di detikjabar, Kamis (24/7/2025).

Andri mendesak Pemkot Bandung Sebagai Melakukan evaluasi Di penyelenggaraan Pocari Run 2025. Dia tak mau pemerintah Daerah hanya sebatas Memberi izin tanpa ada pengawasan pelaksanaannya Ke lapangan.

“Jangan sampai Di Didepan kita hanya sebatas formalitas mengizinkan tempat dan izin penyelenggaraannya saja, tapi semua diatur Di penyelenggara. Alat Daerah Ke semua bidang wajib dilibatkan dan dimasukkan Di penyelenggaraan, jangan Di penyelenggaraan saja kita hanya Di Sebab Itu penggembira dan penonton,” ujar dia.

Menutup perbincangannya, Andri kembali mengulangi pernyatannya. Ia meminta ada Pembatasan tegas kepada pihak yang nekat membagi-bagikan bir Di Pocari Run 2025 digelar Ke Kota Bandung.

“Harus ada tindakan tegas, supaya tidak terjadi lagi Di Didepan. Kita juga punya aturan, dan aturan itu harus ditegakkan,” kata dia.

Walkot Farhan Bilang Apa?

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sudah lebih dulu merespons Kegiatan Untuk-Untuk bir itu. Dia membenarkan Kegiatan Untuk-Untuk bir Ke Pocari Run 2025, dan itu dilakukan salah satu komunitas Berlarilah Ke Bandung.

“Kita kan enggak bisa kontrol kalau komunitas, tapi komunitas tersebut memang tidak bisa Sesudah Itu ditegur langsung Di pemerintah. Kalau saya perhatikan Ke sosial media, tampaknya mereka sudah terkena Pembatasan sosial. Di Sebab Itu kalau urusan komunitas, selesaikan secara komunitas,” kata Farhan Ke Balai Kota Bandung, Jl Wastukencana, Selasa (22/7).

“Ya, saya lihat tidak ada dampak apa-apa sih. Dan kita juga nggak tahu bahwa itu bir, da lieur atuh. Saya lebih ngurusin macet, dan itu cuma ada satu titik. Tapi nanti kita lihat lah,” kata Farhan.

“Saya kenal juga beberapa teman-teman Ke komunitas Berlarilah. Saya tanyain nanti tentang kumaha gitu. Kalau masalah komunitas, selesaikan secara komunitas,” ujarnya.

(fem/fem)