Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp8.353 Triliun hingga Mei 2024

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka ini naik Rp14,59 triliun dibandingkan April 2024 yang tercatat Rp8.338,43 triliun.

Begitupula jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, naik Rp565 triliun Di posisi Rp7.787,51 triliun.

Kendati demikian, Pembantu Pemimpin Negara Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengklaim, rasio utang per akhir Mei 2024 yang mencapai 38,71 persen Pada PDB itu tetap konsisten terjaga Di bawah batas aman 60% PDB sesuai Perundang-Undangan Nomor 17/2003 tentang Keuangan Bangsa.

“Dan terus Menunjukkan Gaya penurunan Di angka rasio utang Pada PDB 2021 yang tercatat 40,74 persen, 2022 Di 39,70 persen dan 2023 Di 39,21 persen, serta lebih baik Di yang telah ditetapkan Melewati Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 Di kisaran 40 persen,” jelasnya Di Literatur APBN KiTA.

Adapun mayoritas utang pemerintah berasal Di Di negeri Bersama proporsi 71,12%. Menurut Menkeu, hal ini selaras Bersama Aturan umum pembiayaan utang Sebagai mengoptimalkan sumber pembiayaan Di negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagau pelengkap.

Setelahnya Itu berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN (Surat Berharga Bangsa) yang mencapai 87,96%. Pasar SBN yang efisien Berencana Memperbaiki daya Bertahan sistem keuangan Indonesia Pada guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

Menkeu menuturkan, Bersama Karya pembiayaan utang Melewati penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung Pembuatan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi Sebagai menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan Dari para pelaku pasar Sebagai
mengelola risiko suku bunga.

Berikutnya, guna Memperbaiki efisiensi pengelolaan utang Di jangka panjang, pemerintah terus Melakukanupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang Di, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah Melewati Pembuatan berbagai instrumen SBN, termasuk pula Pembuatan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG Bond dan Blue Bond).

Peranan transformasi digital Di proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung Bersama sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang Melewati SBN menjadi Lebih efektif dan efisien, serta kredibel.

Terakhir, Menkeu menekankan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar Di menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. “Maka Itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur Bersama menjaga risiko suku bunga, Nilai Mata Uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” tutup Menkeu.