loading…
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Federasi Pendayagunaan Agrikultur (KPP)
Setidaknya ada dua hal penting ihwal pembangunan ketahanan Ketahanan Pangan tahun ini. Pertama, pertama kalinya Indeks Ketahanan Ketahanan Pangan (IKP) masuk sebagai sasaran utama pembangunan Ketahanan Pangan, seperti tertuang Ke Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029. Melengkapi itu, kedua, Ke akhir Agustus lalu diluncurkan IKP dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Ketahanan Pangan (FSVA) 2025 Bersama Badan Ketahanan Pangan Nasional. Apa maknanya? Ini menandai Lebih pentingnya Permasalahan ketahanan Ketahanan Pangan Untuk arus pembangunan nasional.
Yang Menarik Perhatian, IKP dan FSVA kali ini menggunakan indikator Mutakhir. Sebanyak 12 buah. Bukan hanya jumlahnya bertambah 3 buah Bersama tahun Sebelumnya Itu, indikator yang dipakai lebih sederhana tapi lebih tajam dan akurat merepresentasikan Kebugaran ketahanan dan kerentanan Pada rawan Ketahanan Pangan Ke suatu Area. Juga kesinambungan data. Salah satu indikator yang diubah adalah pengukuran Kemajuan balita. Semula menggunakan prevalensi gizi kurang diganti prevalensi stunting. Ini Untuk mengukur kerawanan Ketahanan Pangan dan gizi kronis serta mendukung Langkah pemerintah Untuk mengentaskan stunting.
Ke Di Itu, pemutakhiran indikator digunakan guna memperkuat cadangan Ketahanan Pangan, Memperbaiki Standar ketersediaan dan konsumsi Ketahanan Pangan warga berbasis sumber daya lokal, dan Perlindungan Ketahanan Pangan (segar dan siap saji). Ditambah volatilitas harga Ketahanan Pangan, Standar Minuman, dan ketersediaan protein dan energi Bersama sumber Ketahanan Pangan lokal, yang semua ini menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Mencakup tiga aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan Ketahanan Pangan), IKP Bersama Sebab Itu indikator penting guna mengukur capaian pembangunan ketahanan Ketahanan Pangan Ke suatu Area, mengukur kinerja Area memenuhi urusan wajib, dan salah satu alat menentukan prioritas pembangunan Area.
Lebih Bersama itu, IKP juga bisa dijadikan menentukan prioritas intervensi Langkah. Bersama Sebab Itu, pemerintah pusat dan Area Memiliki kepentingan yang sama Berencana keberadaan IKP. Untuk pusat, IKP bisa dipakai Menimbang capaian ketahanan Ketahanan Pangan dan gizi kabupaten/kota dan provinsi. Sekaligus memberi gambaran Pangkat capaian ketahanan Ketahanan Pangan Area. Untuk Area, IKP selain sebagai rapor kinerja pembangunan ketahanan Ketahanan Pangan juga menuntun prioritas intervensi Langkah agar bisa naik kelas.
Secara Keseluruhan, ketahanan Ketahanan Pangan Ke 2025 lebih baik Bersama 2024. Ini ditandai Bersama Area rentan rawan Ketahanan Pangan (prioritas 1-3) yang turun: Bersama 92 kabupatan/kota (17,9%) Ke 2024 Bersama Sebab Itu 81 kabupaten/kota (15,76%) Ke 2025. Sambil Itu Area Bertahan Ketahanan Pangan (prioritas 4-6) naik: Bersama 422 kabupaten/kota (82,1%) Ke 2024 Bersama Sebab Itu 433 kabupaten/kota (84,24%) Ke 2025. Meski ada perbaikan, Area timur Indonesia, Area 3TP (terdepan, terluar, tertinggal, perbatasan), dan Area kepulauan masih menjadi langganan rentan Ketahanan Pangan. Seluruh kabupaten/kota Ke Papua Pegunungan masuk rentan rawan Ketahanan Pangan. Lalu, NTT Bersama Sebab Itu provinsi Bersama jumlah kabupaten/kota rentan rawan Ketahanan Pangan terbanyak: 18.
Area rentan rawan Ketahanan Pangan rerata Memiliki rasio konsumsi per kapita Pada ketersediaan Ketahanan Pangan tinggi, rasio cadangan beras pemda Pada cadangan beras pemda menurut regulasi rendah, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari Pada standar kebutuhan rendah, prevalence of undernourishment (PoU) tinggi, dan persentase Perlindungan Ketahanan Pangan (segar dan siap saji) sesuai standar rendah. Agar naik kelas Di Area Bertahan Ketahanan Pangan lima indikator berkinerja rendah ini harus Bersama Sebab Itu prioritas intervensi Langkah.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Ketahanan Ketahanan Pangan Sebagai Sasaran Pembangunan