Honda Suzuki Yamaha Ketakutan Usai Vietnam Larang Kendaraan Bermotor Roda Dua Bensin Beredar

Jakarta, CNN Indonesia —

Larangan penggunaan sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua bensin Hingga Hanoi, Vietnam memunculkan gejolak Bersama kalangan pelaku industri merek asal Jepang yang mendominasi pasar Hingga Bangsa tersebut.

Perusahaan juga telah bersurat Hingga pemerintah Vietnam sembari memberi alasan bahwa larangan itu dapat menyebabkan kebangkrutan hingga Pemecatan Karyawan. Industri komponen roda dua pun “teriak” Bersama langkah pemerintah setempat.

Surat ini disampaikan Sebelum Juli Dari asosiasi utama produsen sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua yang dipimpin Honda, dan Hingga dalamnya terdapat merek lain seperi Yamaha serta Suzuki.

“Gangguan produksi dan risiko kebangkrutan Untuk perusahaan Hingga rantai pasok,” menurut salinan surat yang ditinjau Reuters, dikutip Rabu (22/10).

Larangan ini Sebelumnya diumumkan Dari Perdana Pejabat Tingginegara Vietnam Pham Minh Chinh. Ia Mengeluarkan arahan yang melarang sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua bensin memasuki pusat ibu kota Hanoi mulai pertengahan 2026. Langkah ini diambil Untuk menekan polusi Hingga Area tersebut.

Masih Untuk surat yang dibuat asosiasi, para produsen menyebutkan larangan itu dapat menimbulkan efek negatif Di ratusan ribu pekerja, serta Berpotensi Untuk mengganggu hampir 2.000 dealer dan Di 200 pemasok komponen.

Mereka Setelahnya Itu mendesak agar otoritas menetapkan masa transisi Bersama waktu persiapan minimal dua hingga tiga tahun. Ini dibutuhkan Untuk menyesuaikan lini produksi sambil memperluas jaringan stasiun pengisian daya listrik dan standar keselamatan.

Keputusan Vietnam ini lantas membuat Bangsa asal para produsen turun tangan.

Pemerintah Jepang kini memperingatkan otoritas setempat jika langkah itu dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (Pemecatan Karyawan) Lantaran Berpotensi Untuk mengganggu pasar atau industri.

Menurut Kedutaan Besar Jepang Hingga Hanoi, pelarangan secara mendadak dapat mempengaruhi lapangan kerja Hingga industri pendukung, mulai Bersama dealer dan pemasok suku cadang, demikian isi pernyataan kedutaan yang merangkum surat tersebut.

Meski begitu, pihak kedutaan menolak membagikan isi lengkap surat tersebut.

Samping Itu Kedutaan juga mendesak otoritas Vietnam Untuk Mengkaji peta jalan yang tepat Di elektrifikasi. Untuk mereka semua perlu masa persiapan serta penerapan peraturan secara bertahap.

Seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan surat itu disampaikan Sebelum September.

Hingga Di Ini pejabat Vietnam belum Menyambut Baik permintaan Bersama pemerintah Jepang maupun para produsen menurut tiga sumber yang menolak disebutkan namanya.

Meski begitu, pemerintah Sebelumnya Mengungkapkan larangan itu Untuk mengatasi tingginya tingkat polusi udara Hingga Hanoi. Otoritas Hingga Ho Chi Minh City, kota terbesar Hingga Vietnam juga telah memberi sinyal Berencana memberlakukan pembatasan kendaraan berbahan bakar bensin.

Perdana Pejabat Tingginegara Chinh Di Agustus juga telah berbicara kepada para eksekutif Jepang bila pengurangan emisi merupakan Topik Internasional yang memerlukan upaya bersama.

(ryh/mik)