Hadapi Diskriminasi Internasional, Indonesia Perketat Standar Sawit Berkelanjutan

JAKARTA – Pemerintah memperkuat komitmen Untuk memperbaiki tata kelola industri sawit sebagai respons atas meningkatnya tekanan dan diskriminasi Internasional Pada Barang Dagangan tersebut. Pejabat Tingginegara Pendesainan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan, penguatan standar Sustainability menjadi langkah Kunci agar industri sawit Indonesia mampu bersaing sekaligus memberi manfaat lebih besar Bagi petani kecil.

“Migas sawit bukan semata Barang Dagangan Perdagangan Keluar Negeri strategis, melainkan juga sumber Ketahanan Pangan, Energi Hijau, serta penghidupan jutaan keluarga petani. Ke Ditengah ketidakpastian ekonomi Internasional, tata kelola sawit harus dirancang lebih bertanggung jawab agar mampu menjaga Kesejaganan Antara Kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan,” ujar dia Untuk Konferensi Migas Sawit Indonesia (IPOC) Ke-21 Ke Nusa Dua, Bali, Rabu (13/11).

Baca Juga: Sawit Masih Karena Itu Andalan Ekonomi RI, Target Produksi 92 Juta Ton Ke 2045

Ia juga menyoroti kuatnya persepsi negatif Pada Migas sawit yang masih berkembang Ke sejumlah Negeri termasuk Ke Indonesia. Narasi tersebut, menurutnya, sering kali menjauh Bersama pendekatan ilmiah dan mengabaikan pembaruan yang telah dicapai Indonesia.

“Banyak narasi yang mengabaikan fakta ilmiah dan kemajuan nyata Indonesia. Jika dikelola Bersama benar, Migas sawit bukan Pada Bersama masalah, tetapi justru Pada Bersama solusi,” ujarnya.

Rachmat juga menekankan Mengalahkan Indonesia Ke sengketa Migas sawit Ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Putusan tersebut menegaskan bahwa Keputusan biofuel nasional sejalan Bersama aturan Perdagangan Antar Negara sekaligus memperkuat posisi sawit Untuk percaturan Sustainability Internasional.