Ditjen Polpum Dorong Standarisasi Biaya Kesbangpol Berbasis Risiko dan Kebutuhan Daerah

JAKARTA – Kementerian Di Negeri (Kemendagri) Lewat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) melaksanakan kegiatan Uji Coba Instrumen Standarisasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum Ke Indonesia yang dirangkaikan Bersama Sharing Session Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Ke Daerah Ke DeBoekit Riverside, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini dihadiri Dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, serta unsur Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Forum tersebut menjadi sarana Untuk menguji instrumen standarisasi pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum sekaligus memperoleh masukan Bersama pemerintah Daerah Di formula penganggaran yang Di disusun. Di sambutannya, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin menyampaikan bahwa Kebugaran aktual Menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan Di pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum Ke Daerah.

Hal tersebut tercermin Bersama alokasi Biaya Kesbangpol yang secara nasional hanya Disekitar 0,65 persen Bersama total APBD, serta pola penganggaran antardaerah yang belum sepenuhnya Mengkaji tingkat kerawanan sosial dan kompleksitas Daerah. “Permasalahan tersebut mengandung risiko yang besar, seperti meningkatnya potensi konflik sosial, melemahnya ketahanan ideologi, hingga terganggunya stabilitas politik yang berdampak Ke iklim Penanaman Modal Di Negeri dan Kemajuan ekonomi,” ujar Andi Baso.

“Sebab itu, diperlukan Perkembangan Standarisasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum sebagai instrumen Keputusan Untuk mengatur alokasi Biaya secara objektif, terukur, dan proporsional berdasarkan tingkat risiko, kinerja, dan kebutuhan riil,” sambungnya.