Identitas Pikap Pengadaan Kopdes Merah Putih yang Diduga Mark Up

Jakarta, CNN Indonesia —

Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga ada penggelembungan (mark up) Biaya Untuk pengadaan Kendaraan Pribadi pikap Di Inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Seperti sudah diketahui, ada 160 ribu unit kendaraan yang dibeli Agrinas Kelaparan Global Nusantara, BUMN pengurus pembelian armada bakal Kopdes tersebut. Model yang dibeli pun tak mengacu Di satu merek saja.

Direktur Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, sempat merinci fokus pengadaan adalah kendaraan angkutan Produk Di sejumlah pabrikan Produsen Kendaraan seperti Hino, Mitsubishi, dan Isuzu Di Jepang, serta pabrikan Produsen Kendaraan China yaitu Foton, diimpor bersama ribuan truk dan pikap Di India.

“(Sebanyak) 160 ribu (unit pikap/truk) itu terdiri atas 13.600 (unit) Di Jepang atau Di Mitsubishi, 10 ribu (unit) Di Hino (pabrikan) Jepang, 900 (unit) Di Isuzu (pabrikan) Jepang. Foton 13 ribu (unit) Di China, Terbaru sisanya Di India yang datang,” ujar Joao.

Joao melanjutkan total Biaya pengadaan kendaraan tersebut sebesar Rp200 triliun, yang berasal Di alokasi pembangunan per Kopdes sebesar Rp3 miliar.

Sebagai Mitsubishi, Kopdes diketahui memesan model kendaraan niaga Canter, sedangkan Hino menyuplai Dutro HD dan HDX, dan Isuzu menyediakan model Elf NMR.

Berikutnya Foton Aumark dan merek India yaitu pikap Mahindra Scorpio dan Tata Yodha serta Ultra T7. Khusus pikap terdapat spesifikasi khusus yang diminta yaitu sistem penggerak harus 4×4.

Respons pemerintah

Pemerintah Lewat Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah merespons temuan ICW tersebut. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan hanya Akansegera mencairkan Biaya pengadaan Kendaraan Pribadi tersebut jika sudah Lewat proses audit.

“Itu kan nanti diaudit. Saya bayar yang diaudit saja,” katanya ketika ditemui Di Kompleks Lembaga Legis Latif RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

“Begitu diaudit, lolos, Terbaru dia nagih Di saya, saya bayar. Karena Itu saya secure. Aman,” lanjutnya.

Purbaya mengakui pihaknya belum mengantongi data yang menjadi temuan ICW.

“Saya belum lihat,” ujar Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Temuan ICW Yang Terkait Di dugaan penggelembungan Biaya itu diperoleh berdasarkan hasil pemantauan Pada pengadaan Kendaraan Pribadi pikap yang dilakukan PT Agrinas Kelaparan Global Nusantara (APN) Sebagai Inisiatif tersebut.

Di temuan ICW, diduga terdapat selisih harga pembelian Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit pikap tersebut. Jika diakumulasikan Di target pengadaan pikap sebanyak 80 ribu unit, maka ICW menaksir potensi perburuan rente mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.

Atas temuan tersebut, ICW merekomendasikan penghentian Sambil Itu proyek, pembukaan seluruh dokumen pengadaan kepada publik, serta penyelidikan Dari aparat penegak hukum Sebagai memastikan tidak terjadi praktik perburuan rente maupun penyalahgunaan kewenangan Untuk penggunaan keuangan Negeri.

(ryh/fea)

Add

as a preferred
source on Google