Bonatua Silalahi Sebut Permintaan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran Sebagai Kepentingan Publik

JAKARTA – Pengamat Aturan publik Bonatua Silalahi menggugat Kementerian Belajar Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Hingga Komisi Informasi Pusat (KIP) lantaran dokumen informasi publik yang ia minta tidak diberikan. Dokumen informasi publik yang diminta Bonatua itu Yang Berhubungan Bersama penyetaraan ijazah Wakil Pemimpin Negara Gibran Rakabuming Raka .

Seusai persidangan Perkara Hukum nomor 083/X/KIP-PSI/2025, Bonatua menegaskan bahwa dokumen yang diminta Hingga Kemendikdasmen itu Sebagai kepentingan publik, bukan pribadi. “Dari Sebab Itu, terus terang, saya kan meminta Sebagai kepentingan publik, bukan Sebagai kepentingan pribadi,” kata Bonatua kepada wartawan Hingga Kantor KIP, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Bonatua mengatakan, ketika meminta dokumen soal penyetaraan ijazah Gibran tersebut, dirinya diminta Sebagai menandatangani surat pernyataan bermeterai, yang intinya tidak boleh memindahtangankan informasi yang diberikan Dari Kemendikdasmen. Bonatua juga harus siap Menyaksikan Pembatasan apabila menyalahgunakan dokumen yang diberikan.

Baca Juga: Kemendikdasmen Tegaskan Dokumen Kesetaraan Ijazah Gibran sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan

“Saya Sebagai Menyaksikan dokumen pejabat publik kita ya, saya bukan bilang pribadi, pejabat publik kita, Wakil Pemimpin Negara Gibran Rakabuming Raka, mereka Mengintroduksi ini (surat pernyataan), silakan dibaca,” ujarnya.

Untuk kesempatan itu, Bonatua menjelaskan, jika dokumen yang dibutuhkan ini Sebagai kepentingan pribadinya, dirinya bisa saja menyanggupi Sebagai mengisi surat pernyataan tersebut. “Seandainya saya Sebagai kepentingan pribadi, saya langsung tanda tangan, saya langsung dikasih. Selesai. Tapi Sebagai apa? Ya kan? Publik tidak tahu. Sambil Itu publik kan harus ada informasi bagaimana sebenarnya pejabat Negeri dokumennya,” ucapnya.

Dua dokumen yang diminta Dari Bonatua kepada Kemendikdasmen yakni salinan surat keterangan kesetaraan Belajar Grade 12 (UTS Insearch, Sydney, 2006) atas nama Gibran Rakabuming Raka. Lalu, salinan notulensi Diskusi Regu penilai kesetaraan ijazah yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.