Dewan Perwakilan Rakyat Optimistis Swasembada Ketahanan Pangan Terwujud Ke 2027

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Yohan mendukung langkah Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Ketahanan Pangan (Menko Ketahanan Pangan) Zulkifli Hasan yang Mendorong terbitnya Peraturan Pemimpin Negara (Perpres) Yang Berhubungan Bersama pembangunan dan pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Menurut Yohan, Aturan tersebut dan lainnya Yang Berhubungan Bersama Ketahanan Pangan, seperti Fluktuasi Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, dan pemangkasan alur distribusi pupuk Bantuan Pemerintah, membuat target swasembada Ketahanan Pangan Ke 2027 optimistis bisa terwujud.

“Kita melihat pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang luar biasa Untuk ketahanan, dan swasembada Ketahanan Pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk Bantuan Pemerintah dipangkas, lalu pembangunan irigasi Berencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada Ketahanan Pangan bisa terwujud,” papar Yohan, Minggu (5/1/2024).

Khusus Yang Berhubungan Bersama irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, Pada ini banyak irigasi yang rusak, Justru sawah yang tidak Memperoleh irigasi, Sebab keterbatasan Dana pemerintah Area.

“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat Memutuskan alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan hanya meringankan bupati dan gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada Ketahanan Pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Dapil NTT I ini juga menjelaskan, Dewan Perwakilan Rakyat tentunya Berencana mengawasi Aturan tersebut bisa terealisasi Bersama baik. Jangan sampai, niat baik dan keseriusan pemerintah pusat Sebagai segera mewujudkan ketahanan dan swasembada Ketahanan Pangan menjadi tidak berjalan Sebab pelaksanaannya yang tidak maksimal atau Justru diselewengkan.

“Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat tentunya Berencana mengawal, mengawasi, dan memastikan pembangunan dan pemeliharan irigasi Dari pemerintah pusat terlaksana Bersama maksimal dan tidak ada yang diselewengkan. Kelompok juga silakan ikut mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan sampaikan Ke kami,” tegas Yohan.

Sebelumnya Itu, Menko Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan memastikan Pemimpin Negara Prabowo Subianto segera meneken Perpres Ke mana pemerintah pusat diperbolehkan Sebagai membangun dan memelihara irigasi Ke sejumlah Area.

“Ini Terbaru kita putuskan, pusat bisa bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah Ke Mensesneg, Mungkin Saja 1-2 minggu ini bisa ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Pemerintah, katanya, telah menyiapkan Dana sebesar Rp15 triliun Sebagai menggarap irigasi sawah Ke Area.