Gelombang Boikot ChatGPT Mengemuka Setelahnya Terima Perjanjian Didalam Departemen Konflik Bersenjata AS

JAKARTA – Seharusnya, kecerdasan buatan (AI) model bahasa besar diciptakan Sebagai membantu manusia: menulis email, merangkum dokumen, atau sekadar Dari Sebab Itu asisten virtual yang ramah.

Akan Tetapi, memasuki awal Maret 2026, wajah ramah tersebut seketika luntur. Gelombang boikot bertajuk “Cancel ChatGPT” (Batalkan ChatGPT) meledak Ke Jaringan Setelahnya OpenAI, perusahaan Ke balik ChatGPT, secara terang-terangan menyerahkan teknologinya Hingga Departemen Konflik Bersenjata Amerika Serikat.

Untuk perlombaan Ilmu Pengetahuan AI yang dibangun Ke atas tumpukan data curian Didalam Jaringan, nyaris tidak ada Manajer yang benar-benar bermoral. Akan Tetapi, jika harus menunjuk satu entitas yang mencoba bermain bersih, nama itu adalah Anthropic (pembuat AI bernama Claude). Sayangnya, sikap lurus justru berbuah petaka.

Pekan ini, administrasi pemerintahan Trump secara paksa melarang penggunaan Anthropic Ke lembaga pemerintahan AS dan menetapkan mereka sebagai “risiko rantai pasokan”.

Alasannya sederhana Akan Tetapi prinsipil: Anthropic Memperoleh prinsip yang tak bisa ditawar.

Mereka menolak AI buatan mereka digunakan Sebagai senjata otonom (Mesin Otomatis pembunuh tanpa awak) dan menolak Ilmu Pengetahuan tersebut dipakai Sebagai pengawasan massal Di warga Bangsa AS.

Kemungkinan Emas Sam Altman Ke Di Konflik

Ketika Anthropic ditendang Sebab memegang teguh etika, CEO OpenAI, Sam Altman, justru melihatnya sebagai Kemungkinan emas. Ia langsung turun tangan, menyelamatkan kepentingan militer AS, dan menjanjikan Ilmu Pengetahuan ChatGPT serta ekosistem OpenAI Sebagai digunakan Dari pemerintah.

Lewat unggahan Ke platform X, Altman mengklaim bahwa model AI milik OpenAI tidak Berencana digunakan Sebagai pengawasan massal.

Akan Tetapi, klaim manis tersebut seketika dibantah Dari seorang pejabat pemerintah AS. Pejabat tersebut Didalam tegas Mengungkapkan bahwa model OpenAI Berencana digunakan Sebagai “segala cara yang sah secara hukum”.

Ke bawah Undang-Undang Patriot (Patriot Act) yang disahkan pasca-tragedi 9/11, pengawasan massal Di warga Bangsa Amerika adalah sesuatu yang “sah secara hukum” Untuk skenario tertentu.