Pakar Perlindungan Siber Pratama Persadha menilai Hacking Pusat Data Nasional (PDN) Dari Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0 mencoreng nama Indonesia Di mata dunia. Foto: Dok SINDOnews
“Serangan siber yang beruntun dan bertubi-tubi sepertinya Menunjukkan kurang pedulinya pemerintah Yang Terkait Bersama Topik Perlindungan siber. Meski tidak ada kerugian secara Keuangan Bersama terjadinya serangan siber, Akan Tetapi reputasi serta nama baik Negeri Indonesia Akansegera tercoreng Di mata dunia,” ujar Pratama yang juga Chairman Lembaga Eksperimen Perlindungan Siber CISSReC i, Minggu (30/6/2024).
Justru, sudah banyak yang mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negeri open source yang datanya boleh dilihat Dari siapa saja Bersama banyaknya Hacking yang terjadi Pada ini. “Dan akhirnya pemerintah Mutakhir kelimpungan Di terjadi serangan siber lalu melakukan penanganan yang kerap terlambat serta membutuhkan waktu lama,” katanya.
Pratama mengatakan, dampak serangan siber ransomware dapat menghentikan layanan kepada Komunitas, yang paling terlihat adalah panjangnya antrean gerbang Perpindahan Penduduk Internasional Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, beberapa waktu lalu.
Serangan ransomware juga biasanya membutuhkan waktu Untuk Terapi layanan yang terganggu terutama jika peretas berhasil mengetahui Di mana backup Untuk data utama disimpan Lantaran biasanya mereka Akansegera menyerang data backup terlebih dahulu Sebelumnya menyerang data utama.
“Supaya Di Skuat Perlindungan IT Mengetahui bahwa sistem utama bermasalah, mereka Akansegera kesulitan melakukan backup Lantaran data yang ada Di Gadget backup sudah dienskrip terlebih dahulu Dari mereka Supaya sistem tidak dapat dikembalikan layanannya,” jelas Pratama.
Di Di Itu, adanya kekhawatiran kebocoran data Untuk 210 institusi akibat Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0 Lantaran biasanya Sebelumnya mengunci file dan data supaya tidak bisa dipakai, mereka terlebih dahulu memindahkan data tersebut Di server mereka.
“Jika korban tidak mau membayarkan tebusan yang diminta maka data yang dicuri tersebut Akansegera dapat dijual Di dark web Supaya peretas masih tetap Merasakan keuntungan financial,” ucapnya.
Menurut dia, penyebab utama kerentanan sistem Ilmu Pengetahuan pemerintahan biasanya berasal Untuk rendahnya kesadaran sumber daya manusia (SDM) tentang Perlindungan siber.
“Terutama SDM yang Memiliki akses Di Untuk sistem baik internal organisasi Sebagai keperluan operasional atau pihak lain yang menjadi mitra ketika pembuatan sistem dan Gadget Lunak sekaligus membantu organisasi Sebagai melakukan perbaikan jika terjadi masalah,” kata Pratama.
(jon)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Hacking PDN Coreng Nama Indonesia Di Mata Dunia