loading…
Dosen FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Mengapa Harus Aksi Massa?
Gelombang Aksi Massa Hingga Jakarta dan Hingga kota-kota besar Hingga Indonesia Hingga akhir bulan (25-29 Agustus 2025) menjadi peristiwa yang harus dijadikan sebagai pembelajaran Untuk Indonesia. Banyak pemerhati, mantan politisi, dan pengamat sosial menilai peristiwa ini sebagai akumulasi kemarahan rakyat Indonesia atas perilaku para wakilnya yang Di ini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat), baik pusat maupun Lokasi. Misalnya, Jusuf Kalla (mantan Wakil Ri RI) dan Nicky Fahrical (peneliti CSIS), keduanya menilai banyak Aturan yang tidak sesuai Bersama nalar publik dan tidak tepat sasaran. Ditambah sikap dan perkataan pejabat yang terkesan sangat arogan (dikutip Bersama berbagai sumber).
Kenaikan Biaya Untuk gaji dan tunjangan Untuk Dewan Perwakilan Rakyat, menurut penulis, merupakan wujud Bersama tidak adanya perasaan krisis sosial (sense of social crisis) Hingga hati mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat. Ini ketimpangan sosial namanya. Situasi ekonomi Indonesia Di ini Lagi tidak baik-baik saja. Hampir semua kelas merasakan impitan masalah ekonomi. Gaji pas-pasan, Pemutusan Hubungan Kerja (Pemutusan Hubungan Kerja) Hingga mana-mana, sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya biaya hidup, dan Jurang Kaya Miskin Hingga mana-mana, tapi gaji dan tunjangan anggota Dewan ratusan juta. Ini ironi.
Hingga sinilah, rakyat mulai menyampaikan ketidaksetujuan atas kenaikan gaji yang tidak setara Bersama kinerja anggota Dewan. Mereka menyuarakan Lewat berbagai platform media digital yang Setelahnya Itu cepat menyebar dan dapat direspons Bersama anggota Dewan. Akan Tetapi apa yang terjadi, tanpa kita duga beberapa oknum anggota Dewan justru merespons Bersama kalimat-kalimat kasar, kalimat menyindir, dan Malahan mereka mempertontonkan euphoria kegembiraan mereka Bersama berjoget Hingga Tempattinggal wakil rakyat. Secara etis, tentu ini sangat menyakitkan Untuk warga. Bukannya mereka Menunjukkan sensitivitas mereka Bersama Situasi ketimpangan sosial ekonomi Kelompok, mereka justru, berkata dan bersikap Bersama sangat tidak Menunjukkan empati.
Sebagai Kelompok yang sudah mulai kritis dan teredukasi, kita dapat melihat bahwa pemerintah tidak Memperoleh rasa keberpihakan Di keadilan sosial (sense of social justise) dan kepanikan sosial (social crisis). Rakyat tentu Penolakan atas ketidakkonsistenan pemerintah, satu sisi semua diminta Untuk melakukan efisiensi, atau bahasa orang awam “ngiritisasi” Biaya, Akan Tetapi justru anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan para pejabat tetap hidup bermewah-mewah.
Di tanggal 25 Agustus 2025, massa yang kebanyakan mengatasnamakan mahasiswa mulai bergerak Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI Untuk menuntut pembatalan kenaikan gaji dan berbagai tunjangan Untuk anggota Dewan. Aksi Massa Aksi Massa Setelahnya Itu meluas, tidak hanya mahasiswa, Akan Tetapi juga Bersama komponen buruh. Salah satu peserta Aksi Massa yang Di itu ditanya Bersama wartawan (BBC News Indonesia), Alfin, pengemudi ojek online yang ikut Aksi Massa bersama rekan-rekannya Berkata, “Saya sengaja ikut Aksi Massa Sebab Hingga mata saya Aturan pemerintah tidak mendukung rakyat. Kami susah mencari uang, tapi gaji mereka besar sekali.”
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Hilangnya Sense of Social Crisis