KLHK Ingin Generasi Muda Diperkuat Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan RI

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ingin generasi muda diperkuat Untuk tata kelola dan kedaulatan Bangsa Republik Indonesia (RI). Hal ini terungkap Untuk Workshop Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan Indonesia, Di Universitas Diponegoro, Jumat 28 Juni 2024.

Peristiwa diskusi Di generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa ini menyoroti pentingnya pengelolaan emisi karbon yang efektif serta memastikan kedaulatan Indonesia Untuk pelaksanaan perdagangan karbon. Untuk diskusi Untuk mencari solusi inovatif pengelolaan emisi karbon, melibatkan 357 peserta Untuk kalangan generasi muda, pemerintah, akademisi, dan industri.

Rektor Undip, Prof Suharnomo menyampaikan, adanya cognitive dissonance Pada perilaku peduli lingkungan, Agar mempengaruhi tindakan yang dilakukan. Suharmono menekankan tentang pentingnya memilih berkembang secara ekonomi Akan Tetapi juga mendukung Sustainability lingkungan.

“Kita butuh banyak endorsement, lebih banyak kampus lagi Untuk punya suara lebih kencang guna menyuarakan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan Lebihterus banyak yang speak up maka Berencana makin banyak gaungnya,” kata Suharmono Untuk keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro menegaskan, perlunya pemikiran dan Konsep environmental citizenship Untuk penyelesaian masalah triple planetary crises.

“Environmental citizenship menekankan peran tanggung jawab individu, komunitas, dan organisasi Pada lingkungan dan sumber daya alam yang muncul Di awal tahun 2000-an,” ucapnya.

Kata Sigit, sebagai warga lingkungan, generasi muda dan Kelompok berperan sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab menjaga Sustainability lingkungan.

“Dan Mengurangi dampak negatif yang melampaui batas kedaulatan Indonesia dan menekankan hak dan kewajiban lingkungan hidup Di tingkat lokal, nasional, maupun Dunia Di fokus Di solusi dan mencegah masalah Terbaru,” jelasnya.

Untuk diskusi ini, Ahli Hubungan Luar Negeri dan juga Penasihat Senior Pembantu Presiden Tim Menteri LHK, Prof Makarim Wibisono, Menyediakan langkah-langkah yang tepat Untuk pelaksanaan perdagangan karbon dan Hubungan Luar Negeri. Bahwa tata kelola perdagangan karbon, berpedoman Pada nilai-nailai Dasar Pancasila.