Konflik Bersenjata Melawan Judi Online, Pemerintah Blokir Rekening Bank

JAKARTA – Pemerintah Melewati Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Membahas langkah afirmatif Untuk memberantas perjudian Di jaringan atau judi online (judol) Hingga Indonesia Didalam memutus aliran dana transaksi yang melibatkan perbankan dan penyedia layanan keuangan.

“Kerja sama yang kuat Didalam perbankan sangat dibutuhkan. Lantaran nadi Di judi online ini adalah justru Hingga rekening atau aliran dana,” kata Pembantu Ri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Di keterangan tertulis yang diterima Hingga Jakarta, Jumat (22/11).

Meutya Hafid mengatakan, Kementerian Komdigi Melewati Desk Pemberantasan Perjudian Daring melakukan koordinasi Didalam industri perbankan Untuk Meninjau Kegiatan transaksi perjudian daring.

Hingga Samping Itu, berkoordinasi Didalam platform e-wallet yang disinyalir banyak digunakan Untuk Kegiatan judi online juga dilakukan.

“Kami Meninjau (transaksi) salah satu yang paling banyak adalah rekening bank. Kami juga meminta kepada teman-teman penyelenggara e-wallet terus menurunkan Hingga e-wallet mereka masing-masing,” ujarnya.

Berdasarkan aduan Kelompok dan pemantauan daring, Kementerian Komdigi telah meminta pemblokiran rekening bank sebanyak 651 permohonan sepanjang November 2024.

“Lalu rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Ini juga yang Di kita galakkan bekerja sama Didalam OJK dan perbankan Di Situasi Ini Bank Indonesia,” katanya.

Sambil Itu, Akademisi Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menyebut bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih intens Di memberantas judi daring, Supaya bisa tuntas hingga Hingga akar-akarnya.

“Pemerintahan jangan terkesan cuma ngomong, Lantaran masalah utama adalah tinggal penindakan dan kemauan,” katanya.

Ia membeberkan, pemerintah tidak boleh bergerak cepat dan masif hanya Lantaran ada momentum atau sorotan media belaka, tetapi tindakan harus konsisten Di momen apapun.

Pengajar Hingga Departemen Kriminologi UI itu menambahkan, Sosialisasi Politik atau narasi Upaya Mencegah harus diperbanyak, agar Kelompok Lebihterus diberi peringatan Untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu menunggu status tindak pidana itu naik menjadi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, Supaya Mutakhir bisa lebih fokus dan berkesinambungan dalammemberantasnya.

(dan)