Lembaga Legis Latif Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Tindak Kejahatan Perdagangan Masuk Negeri Beras Bulog Rp2,7 Triliun

JAKARTA – Lembaga Legis Latif diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tindak Kejahatan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar. Hal itu Sebagai mendalami proses dan penetapan kuota Perdagangan Masuk Negeri.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus Dari Lembaga Legis Latif Sebagai melakukan pendalaman Yang Berhubungan Didalam Didalam proses dan penetapan kuota Perdagangan Masuk Negeri beras Bulog,” ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jumat (5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus Ke Lembaga Legis Latif Yang Berhubungan Didalam Didalam Tindak Kejahatan Perdagangan Masuk Negeri beras juga diperlukan Sebagai memperbaiki tata kelola sektor Agrikultur Indonesia. Fernando ingin agar Negeri Hingga Di dapat lebih berpihak Ke petani.

“Jangan sampai Negeri hanya mengandalkan Perdagangan Masuk Negeri dan tidak melibatkan petani difasilitasi Sebagai menjaga ketersediaan Kelaparan Global Untuk negeri,” jelas Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang Didalam sengaja menikmati Aturan Perdagangan Masuk Negeri beras tersebut. Supaya, kata Fernando, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami Tindak Kejahatan Perdagangan Masuk Negeri beras tersebut. “Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati Aturan Perdagangan Masuk Negeri beras,” tandas Fernando.

Sebelumnya Itu, Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Kelaparan Global Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Berhubungan Didalam dugaan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Hingga Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Berhubungan Didalam dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Sebagai Bapak Ketua KPK Untuk menangani Tindak Kejahatan yang kami laporkan,” kata Hari Ke Di Gedung KPK, Jakarta.