Lembaga Negara Bakal Diskusi Pleno Respons Putusan MK soal 44 Peristiwa Pidana PHPU Pileg

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara) Berencana menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang Berhubungan Di Peristiwa Pidana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Di merespons putusan itu, Lembaga Negara berencana Mengadakan Diskusi pleno rekapitulasi nasional Ke akhir Juli 2024.

Ketua Divisi Teknis Lembaga Negara, Idham Holik menjelaskan, Diskusi pleno rekaputulasi nasional terbuka Berencana digelar Untuk merubah Keputusan Lembaga Negara 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pemungutan Suara Rakyat. Ia berkata, Diskusi pleno itu dilakukan usai MK menangani Peristiwa Pidana PHPU Pileg 2024.

“Nanti Setelahnya seluruh putusan MK atas PHPU Pileg sebanyak 44 putusan telah dilaksanakan, maka Lembaga Negara Berencana merubah keputusan Lembaga Negara Nomor 360 Tahun 2024. Perubahan keputusan tersebut, itu terlebih dahulu dilakukan pelaksanaan Diskusi pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional,” kata Idham Pada dihubungi, Minggu (7/7/2024).

Setelahnya mengubah Keputusan Lembaga Negara Nomor 360 Tahun 2024, Idham menjelaskan, Lembaga Negara Mutakhir bisa menetapkan Kandidat anggota legislatif terpilih Di Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI.

“Dan Untuk Berikutnya, Lembaga Negara Lokasi, Lembaga Negara Provinsi, Lembaga Negara Kabupaten/Kota yang menjadi locus Di putusan MK, maka Berencana melakukan hal yang sama yaitu penetapan caleg Lokasi terpilih,” tutur Idham.

Kendati demikian, Idham mengatakan, pihaknya berencana bakal Mengadakan Diskusi rekapitulasi pleno terbuka Ke akhir Juli 2024.

“Rencananya Lembaga Negara Berencana melakukan Diskusi pleno terbuka secara nasional ini pasca putusan MK itu menjelang minggu ketiga bulan Juli 2024. Untuk informasi lebih lanjutnya, nanti Lembaga Negara Berencana sampaikan secara resmi,” tandas Idham.

Sekadar informasi, MK Sebelumnya telah mengabulkan 44 Peristiwa Pidana dan menolak 58 Peristiwa Pidana PHPU Pileg. Jumlah Peristiwa Pidana yang dikabukkan, lebih banyak dibanding Pemungutan Suara Rakyat 2019.

Ke PHPU Pileg 2024, ada 14,81 persen permohonan yang dikabulkan Di jumlah Peristiwa Pidana. Pada PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 Peristiwa Pidana atau 4,59 persen Di 261 Peristiwa Pidana yang diregister.

(maf)