Pejabat Tingginegara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menuturkan pemerintah telah Melakukanupaya Sebagai Memutuskan langkah terbaik menanggulangi kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi Hingga beberapa lokasi Langkah Makan Bergizi Gratis (MBG) Didalam berkoordinasi lintas kementerian/lembaga.
“Kami sudah berkoordinasi bersama Didalam beberapa kementerian/lembaga Sebagai mencari solusi terbaik menangani KLB ini, ini semua tentu Untuk anak-anak kita,” kata Pejabat Tingginegara PPPA Arifah Fauzi Untuk keterangan yang diterima detikcom, Senin (29/9/2025).
Hal itu dikatakannya Di Hadir Untuk Pertemuan penanggulangan KLB Ke Langkah prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan digelar Sebagai memastikan penyelenggaraan Langkah MBG yang mengedepankan pemenuhan hak dasar anak Untuk memperoleh Citarasa bersih, bergizi, dan sehat, serta jaminan perlindungan anak.
Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan memimpin Pertemuan koordinasi tingkat Pejabat Tingginegara dan pimpinan lembaga Sebagai merumuskan langkah konkret Untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan MBG.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah Memutuskan sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup Sambil Satuan Penyedia Ketahanan Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah Sebagai dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.
Kedua, melakukan evaluasi Pada disiplin, Standar, dan kemampuan juru masak Hingga seluruh SPPG, tidak terbatas Ke lokasi terdampak. Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya Yang Terkait Didalam Standar air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.
Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, kementerian, lembaga, pemerintah Lokasi, dan pemangku kepentingan yang Memiliki peran Untuk Langkah MBG diminta aktif berperan Untuk proses perbaikan. Kelima, mewajibkan setiap SPPG Memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.
“SLHS Sebelumnya Itu bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli Hasan.
Terakhir, pemerintah meminta Pejabat Tingginegara Kesejajaran, Pejabat Tingginegara Untuk Negeri, dan Pejabat Tingginegara Pembelajaran Dasar dan Menengah Sebagai mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesejajaran Sekolah) Sebagai melakukan pemantauan rutin dan berkala Pada pelaksanaan MBG Hingga Lokasi.
“Semua langkah kami lakukan terbuka agar Kelompok yakin Citarasa yang disajikan aman dan bergizi Untuk seluruh anak Indonesia,” pungkas Menko Zulkifli.
Halaman 2 Untuk 2
(suc/up)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: Marak Keracunan MBG, Pemerintah Tegaskan SPPG Wajib Sertifikat Higiene-Sanitasi
